Setiap Warga Negara Berhak Atas Perlindungan Dan Bantuan Hukum, Tanpa Terkecuali

0
149

(Vibizmedia – Sumsel) Palembang_Humas – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menandatangani Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan 13 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang ada di wilayah Sumatera Selatan, bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Sumsel, Rabu (23/02).

Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel (Indro Purwoko), Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian Kriswanto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Siar Hasoloan Tamba), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Dadi Mulyadi), Kepala Bidang Hukum (Ave Maria Sihombing), Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (Vonny Destika Sari), Ketua/Direktur Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum yang terkareditasi serta Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum.

Kontrak tersebut dimaksudkan sebagai panduan bagi pelaksanaan bantuan hukum, dengan tujuan untuk memberikan kepastian pemberian bantuan hukum kepada kelompok masyarakat kurang mampu serta penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Selatan.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemberian bantuan hukum merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,  dimana negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia. Maka dari itu, sudah menjadi tugas kita untuk meringankan beban biaya yang harus di tanggung oleh masyarakat kurang mampu ketika mereka tersandung masalah hukum sehingga mereka memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Kakanwil.

Penandatanganan Kontrak Pemberian Bantuan Hukum merupakan perwujudan komitmen bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dengan Lembaga / Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan dalam bentuk pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu yang menghadapi masalah hukum.

“Selanjutnya diharapkan kepada 13 (tiga belas) Organisasi/ Lembaga yang terakreditasi setelah penandatangan kontrak ini untuk segera merealisasikan amanat yang diberikan serta meningkatkan sinergi dengan semua pemangku pelaksanaan kegiatan. Khususnya bagi OBH yang kurang aktif dalam penyerapan anggaran pada periode 2019 – 2021, agar menjadi perhatian, karena ini akan menjadi salah satu pertimbangan untuk pemberian akreditasi ulang atau pencabutan akreditasi serta menentukan penambahan atau pengurangan anggaran yang sudah ditentukan oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM R.I.” harap Kakanwil.

“Terakhir saya berharap kepada bapak/ ibu sebagai Pemberi Bantuan Hukum dapat menjalankan tugasnya hingga titik maksimal dan secara professional agar masyarakat kurang mampu dapat merasakan bahwa keadilan di hadapan hukum itu nyata dan hadirnya negara dalam memberikan perlindungan hukum melalui bapak/ibu sekalian.” Ungkap Kakanwil.

Sumber : (Humas Kanwil Kemenkumham Sumsel)