Kemenkumham Maluku Membahas Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

0
299

(Vibizmedia – Maluku) Ambon, KUMHAM MALUKU –  Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum serta menyamakan persepsi, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku gandeng Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku untuk membahas proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Kamis, (24/02)

Pembahasan tersebut, dilakukan dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor) tentang tata cara dan proses pengharmonisasian, pembulatan serta pemantapan konsep Ranperda. Dengan memaksimalkan keterlibatan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah.

Membuka secara resmi kegiatan ini, Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Agung Rektono Seto, menyampaikan bahwa pelaksanaan harmonisasi Ranperda saat ini telah mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Dirinya menjelaskan bahwa Keberadaan Undang-Undang tersebut membawa perubahan politik hukum pengharmonisasian Perda inisiatif Pemda. Pasalnya, Perda inisiatif Pemda yang sebelumnya dilakukan oleh Biro Hukum atau Bagian Hukum Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota, sekarang sudah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Kemenkumham.

Lebih lanjut disampaikan bahwa rakor ini dilakukan agar proses pengharmonisasian yang merupakan salah satu rangkaian proses pembuatan perundang-undangan tidak terjadi tumpang tindih, dari  peraturan perundang-undangan serta Perda.

“Dalam hal harmonisasi Ranperda, sebenarnya tidak membahas posisi siapa yang mempunyai kewenangan, tetapi bagaimana antara Kemenkumham Maluku dengan jajaran Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau DPRD melaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku” ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku, Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Maluku, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Maluku, Kepala Bidang Hukum pada Kanwil Kemenkumham Maluku Mezak A. Batlajery, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Semi Tangke, serta JFT Perancang Perundang-undangan pada Biro Hukum Provinsi Maluku dan Bagian Hukum Sekretaris Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku. Dengan pemateri dari Biro Hukum Setda Provinsi Maluku, Perancang Perundang-undangan Madya Hendrik Herwawan, S.H., M.H serta pemateri dari Kanwil Kemenkumham Maluku, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Richard N. Pattikawa. (Humas)

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Maluku