(Vibizmedia-Kolom) Provinsi Papua terdiri dari 28 Kabupaten dan 1 Kota, dengan sebaran lokasi ibukota kabupaten yang saling berjauhan. Sebagian besar sistem masih menggunakan sistem 20 kV dan masih isolated, sebagian lagi menggunakan jaringan tegangan rendah 220 Volt langsung ke beban, tetapi untuk Kota Jayapura sendiri sudah beroperasi jaringan SUTT (70 kV dan 150 kV). Selain itu, masih terdapat beberapa ibukota kabupaten yang belum mendapatkan layanan listrik dari PLN yaitu Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Mamberamo Raya. Sistem tenaga listrik isolated yang berbeban diatas 2 MW ada 9 sistem yaitu Sistem Jayapura, Wamena, Timika, Merauke, Nabire, Serui, Biak, Sarmi, dan Arso. Selain itu, terdapat sistem tenaga listrik isolated dengan beban puncak kurang dari 2 MW merupakan listrik perdesaan tersebar di 57 lokasi.
Kebutuhan di sistem tenaga listrik Provinsi Papua dipasok dari pembangkit- pembangkit jenis PLTD, PLTS, PLTA, PLTU dan PLTMG dan diawal tahun 2020 terdapat PLTBm yang akan beroperasi di Sistem Merauke. Energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV dan 70 kV, jaringan tegangan menengah (JTM) 20 kV dan jaringan tegangan rendah (JTR) 400/220 Volt. Saat ini, Sistem Genyem telah terinterkoneksi dengan Sistem Jayapura. Penjualan sejak tahun 2011-2020 tumbuh rata-rata sebesar 8,2%.
Sistem tenaga listrik Jayapura merupakan sistem terbesar di antara kedelapan sistem tenaga listrik di Provinsi Papua, dimana sistem ini memiliki jumlah pasokan pembangkit sekitar 197,1 MW dengan daya mampu sekitar 167,0 MW dan beban puncak 93,7 MW.
Sistem tenaga listrik di Jayapura ibukota Provinsi Papua, merupakan sistem interkoneksi 150 kV dan 70 kV yang dipasok dua gardu induk eksisting yaitu GI Jayapura dan GI Sentani. Sebagian beban di sistem ini disuplai dari PLTA Orya, PLTU Jayapura, MPP Jayapura dan PLTMG Jayapura Peaker. Kedepannya, transmisi yang akan dikembangkan adalah 150 kV.
Pada Sistem Wamena yang saat ini masih menggunakan jaringan 20 kV, kedepannya akan dikembangkan jaringan transmisi 150 kV untuk mengevakuasi daya dari pembangkit-pembangkit PLTD dan PLTA ke beban. Pembangunan Transmisi dan GI di Wamena ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi energi air Sungai Baliem sehingga energi listrik yang dibangkitkan dapat disalurkan ke kabupaten di sekitar Kabupaten Wamena seperti Kabupaten Puncak, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Tolikara.
Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik
Kondisi ekonomi Provinsi Papua dalam lima tahun terakhir dari tahun 2015 hingga tahun 2019 tumbuh agak tinggi dibanding sebelumnya yaitu rata-rata 6,9% per tahun. Sektor pertambangan dan penggalian, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa lainnya mempunyai kontribusi yang dominan. Kondisi ekonomi yang cukup baik ini akan berdampak pada tingginya konsumsi listrik di Provinsi Papua.
Pelanggan PLN masih didominasi oleh kelompok rumah tangga dengan konsumsi sekitar 58% terhadap jumlah penjualan listrik pertahunnya. Mengingat kondisi pasokan listrik yang terbatas dan geografi yang cukup sulit sehingga saat ini kebutuhan energi listrik belum seluruhnya dapat dipenuhi. Sebagai komitmen PLN untuk mendukung program pemerintah, maka PLN akan memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi 269 puskesmas di 222 distrik yang tersebar di 22 kabupaten di Provinsi Papua. Selain itu, PLN juga telah mempertimbangkan rencana Lumbung Ikan Nasional di Provinsi Papua dalam proyeksi pertumbuhan listrik.
Pengembangan Sarana Sistem Tenaga Listrik
Rencana pembangunan sarana pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi di Provinsi Papua dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi energi primer setempat serta sebaran penduduknya, adalah sebagai berikut.
Potensi Sumber Energi
Sumber energi primer di Provinsi Papua yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik terbatas pada sumber-sumber potensi energi air, energi biomassa dan energi surya, namun kapasitasnya sangat besar dengan lokasi yang cukup jauh dari pusat beban. Berdasarkan hasil survei dan studi yang dilakukan oleh PLN Proyek Induk Sarana Fisik dan Penunjang, PLN Enjiniring dan PT Gama Epsilon selama periode 1996-2009, potensi tenaga air di Provinsi Papua yang terdata adalah sekitar 11.000 MW tersebar di 15 lokasi. Dari potensi-potensi tersebut yang sudah dilakukan studi kelayakan dan desain rinci yaitu di Walesi dan Kalibumi. Kurang maksimalnya pengembangan potensi tenaga air di Provinsi Papua disebabkan oleh karena lokasi sumber energi berada jauh dari pusat beban, sehingga belum layak untuk dikembangkan secara besar- besaran.
Selain potensi energi air, terdapat potensi pengembangan energi surya baik secara terpusat (komunal) maupun hybrid PLTS PV dengan battery energy storage system (BESS). Hybrid PLTS PV dengan BESS adalah salah satu program PLN dalam melistriki tanpa menggunakan jaringan distribusi, tetapi dengan menggunakan Tabung Listrik (TaLis). Potensi biomass juga tersedia di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Merauke dimana terdapat badan usaha yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK – HTI) dengan luasan yang cukup dan ditambahlagi telah beroperasi PLTBm pada tahun 2020 di Sistem Kelistrikan Merauke dengan menggunakan bahan bakar woodchip. Potensi biomass ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan PLTBm baik di Merauke ataupun daerah sekitarnya.
Pengembangan Pembangkit
Seperti halnya di daerah lain, kondisi sistem tenaga listrik di ibukota provinsi yaitu Jayapura masih belum memiliki cadangan yang cukup dan masih menggunakan PLTMG HSD sebagai sumber utamanya walaupun PLTU Holtekamp dan PLTA Genyem serta transmisi 70 kV dan 150 kV telah beroperasi. Beban di sistem ini tumbuh cukup tinggi, sehingga jika tidak ada proyek pembangkit baru yang masuk dalam waktu dekat, maka diperkirakan kondisi sistem masih akan defisit. Untuk mengatasi kondisi jangka pendek tersebut, di sistem Jayapura telah dibangun Jayapura Peaker kapasitas 40 MW dual fuel (gas dan HSD) yang sudah beroperasi pada akhir tahun 2019.
Selain itu, untuk memberikan kepastian pasokan listrik dimasa depan terutama di ibukota Kabupaten yaitu Timika, Serui, Nabire, Biak dan Merauke, akan dibangun beberapa PLTMG dual fuel (gas dan HSD) di beberapa sistem 20 kV lokasi tersebar menggantikan rencana PLTU skala kecil. Pertimbangan pengembangan pembangkit kedepan, diupayakan penggunaan sumber energi yang tersedia didekat pembangkit agar dapat mengurangi isu transportasi dan ketidaktersediaan bahan bakar dalam jumlah yang cukup. Dengan adanya eksplorasi gas di Indonesia Timur baik itu di Bintuni dan Masela diharapkan nantinya akan menjadi sumber bahan bakar untuk pembangkit yang akan dibangun di Provinsi Papua. Sehingga, jenis pembangkit PLTMG untuk kapasitas total dibawah 100 MW merupakan alternatif pembangkit utama yang akan dikembangkan. Selain itu, sebagai upaya untuk pemanfaatan sumber energi EBT, kajian untuk menggunakan biomas untuk PLTU Holtekamp juga akan dilaksanakan.
Dalam pengembangan EBT, direncanakan kuota kapasitas pembangkit yang dapat masuk ke sistem. Kuota ini nantinya dapat dipenuhi dengan pengembangan pembangkit PLN maupun rencana pembangkit IPP yang belum memasuki tahap PPA. Rencana pembangkit ini dinyatakan sebagai kuota kapasitas yang tersebar dalam suatu sistem. Kuota kapasitas tersebar tersebut dapat diisi oleh potensi baik yang sudah tercantum dalam daftar potensi maupun yang belum apabila telah menyelesaikan studi kelayakan dan studi penyambungan yang diverifikasi PLN serta mempunyai kemampuan pendanaan untuk pembangunan, dan harga listrik sesuai ketentuan yang berlaku.
Khusus untuk sistem tenaga listrik di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), daerah-daerah isolated yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, daerah-daerah dengan beban kecil yang memiliki jalur transportasi BBM, yang tidak memungkinkan untuk disambungkan ke grid dan pengembangan pembangkit gas tidak ekonomis serta pengembangan EBT belum akan dibangun dalam waktu dekat, maka akan dibangun PLTD sesuai kebutuhan pengembangan sistem tenaga listrik di daerah-daerah tersebut.
Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, kehandalan pelayanan dan jam pelayanan, PLN merencanakan agar seluruh sistem tenaga listrik di Provinsi Maluku dapat beroperasi 24 jam. Untuk menjamin kehandalan daya pasok pembangkit, PLN merencanakan pemeliharaan yang baik dan terjadwal untuk seluruh pembangkit eksisting, dalam tahap konstruksi serta yang masih dalam tahap rencana.
