Menjawab Tantangan Dalam Pengembangan EBT

0
225
Aliran Sungai Aek Raisan di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara digunakan sebagai sumber energi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH). FOTO: VIBIZMEDIA.COM/FADJAR

(Vibizmedia-Kolom) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang dimaksud dengan energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Potensi EBT di Indonesia sangatlah besar, data yang dikeluarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) pada tahun 2017 memberikan gambaran potensi EBT di Indonesia.

Potensi Energi Baru dan Terbarukan – 2015

Sumber : Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

Tantangan pertama EBT adalah posisi dari keberadaan energi yang tersebar, sehingga memerlukan sistem jaringan baru yang sekarang ini masih belum tersedia di Indonesia.

Panas Bumi

Kita ambil contoh dengan panas bumi yang memiliki potensi sangat besar di Indonesia. Terdapat beberapa laporan studi mengenai resource dan reserve tenaga panas bumi di Indonesia yang menyajikan angka-angka yang berbeda. Salah satunya adalah laporan studi oleh WestJEC pada tahun 2007 Master Plan Study for Geothermal Power Development in the Republic of Indonesia. Menurut laporan tersebut, potensi panas bumi Indonesia yang dapat dieksploitasi adalah 9.000 MW, tersebar di 50 lapangan, dengan potensi minimal 12.000 MW. Sebuah studi yang lebih baru, Geothermal Pricing & Incentive Policy Study oleh Castlerock pada Desember 2010 melihat ada “inconsistencies” antara studi-studi terdahulu (oleh Pertamina 1999, Volcanological Survey of Indonesia 2007, WestJEC 2007 dan WGC 2010), dan “approaches lead to over-estimates”. Castlerock juga memberi update mengenai sumber daya panas bumi berdasar data eksplorasi 40 tahun dan data pengembangan (dari Pertamina, Badan Geologi, kerja lapangan oleh geoscientist) dan pendekatan baru berdasar probabilistic “volume“. Potensi Panas bumi yang dapat dieksploitasi mungkin lebih kecil daripada yang selama ini diklaim.

Berdasarkan data dari Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM, total potensi energi panas bumi sebesar 23.965 MWe yang terdiri dari sumber daya sebesar 9.339 MWe dan cadangan 14.626 MWe.

Sebaran Potensi Panas Bumi per Pulau

*) data ESDM tahun 2018

Tenaga Air

Potensi tenaga air di Indonesia menurut Hydro Power Potential Study (HPPS) pada tahun 1983 adalah 75.000 MW, dan angka ini diulang kembali pada Hydropower Inventory Study pada tahun 1993. Namun pada laporan Master Plan Study for Hydro Power Development in Indonesia oleh Nippon Koei pada tahun 2011, potensi tenaga air setelah menjalani screening lebih lanjut adalah 26.321 MW, yang terdiri dari proyek yang sudah beroperasi (4.338 MW), proyek yang sudah direncanakan dan sedang konstruksi (5.956 MW) dan potensi baru (16.027 MW). Dalam laporan studi tahun 2011 tersebut, potensi tenaga air diklasifikasikan dalam 4 kelompok sesuai tingkat kesulitannya dalam hal status hutan, pemukiman luas genangan, mulai dari tidak begitu sulit sampai sangat sulit. Pada skenario realistis, hanya ada sekitar 8 GW PLTA yang dapat dibangun.

Namun potensi yang besar ini juga tersebar pada ratusan sungai di Indonesia. PLN mendaftarkan seluruh potensi tenaga air terdapat pada 168 sungai dari Sumatera hingga Papua.

Selain tenaga air yang perlu kajian lebih lanjut tersebut diatas terdapat rencana kerjasama pengembangan PLTA/PLTM/PLTMH dengan memanfaatkan bendung/bendungan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat pembangunannnya di Indonesia dan mengurangi resiko hambatan yang timbul dalam proses pembangunan dan pengelolaannya. Dengan skema penyediaan infrastruktur melalui kerangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau kerjasama dimana

Kementerian PUPR membangun bendungannya dan PLN membangun pembangkit listriknya. Saat ini terdapat 60 bendungan yang tersebar di beberapa tempat berpotensi untuk menghasilkan tenaga listrik.

Pengembangan pembangkit mini dan mikrohidro diharapkan dapat tumbuh dengan kompetitif mengingat regulasi mengenai pengembangan PLTM/MH ini sudah sangat mendukung. Dengan keluarnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik diharapkan dapat meningkatkan pengembangan PLTM/MH dengan melibatkan pengembang swasta.

Untuk mengatur mekanisme pengembangan PLTM/MH oleh IPP sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 50 Tahun 2017 dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung. Sebelum melakukan mekanisme pemilihan langsung, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi atau PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah setempat akan menyusun Daftar Penyedia Terseleksi (DPT). Proses DPT PLTM/MH dilakukan untuk mendapatkan pengembang PLTM/MH yang memiliki kualifikasi terbaik dan selanjutnya akan mengikuti proses pemilihan langsung.

Hal-hal yang masih menjadi kendala dalam pengembangan PLTM/MH oleh PLN maupun IPP antara lain masih terdapatnya tumpang tindih perizinan dalam satu daerah aliran sungai dan kesulitan pengembang untuk mendapatkan pendanaan.

Solusi dalam menyelesaikan kendala tersebut melalui upaya perbaikan sistem database perizinan pada Pemerintah Pusat/Daerah yang berwenang dan perbaikan kualitas dokumen Studi Kelayakan serta dokumen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik supaya lebih bankable.

Kedua sumber daya EBT ini memiliki tantangan lain dalam pengembangannya antara lain: Sifat intermiten untuk pembangkit VRE. Rendahnya ketertarikan perbankan berinvestasi di bidang EBT karena risiko yang tinggi. Sumber pembiayaan dalam negeri saat ini masih menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi dan tenor yang singkat. Terbatasnya kemampuan sistem jaringan menyerap listrik dari PLT EBT Semua pemangku kepentingan diharapkan dapat berpartisipasi dan berkolaborasi bersama-sama dalam pengembangan EBT.

Upaya mengatasi permasalahan yang timbul dalam pengembangan EBT

Pemerintah saat ini terus bekerja keras untuk menyelesaikan kerangka regulasi untuk mendukung investasi dan pendanaan di bidang EBT. Pelaksanaan Eksplorasi oleh Pemerintah Kerjasama dengan K/L lain terkait pemanfaatan SDA diarea konservasi. Pemerintah juga menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan mudah diakses secara publik. Knowledge sharing dan diskusi publik untuk memitigasi isu sosial. Pengembangan kompetensi personel. Bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyediakan insentif dan dukungan pendanaan bagi proyek-proyek EBT.

Tidak hanya pemerintah sekarang ini akademisi banyak melakukan penelitian/studi, knowledge transfer, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten. Kemudian Badan Usaha banyak yang berminat dengan EBT dan menjalankan kegiatan usaha, menciptakan lapangan kerja, berkontribusi bagi masyarakat, ekonomi lokal, dan penerimaan negara.

Masyarakat juga mendukung proyek-proyek terbarukan, berkontribusi sebagai tenaga kerja, membangun kesadaran masyarakat tentang energi terbarukan, konservasi energi, dan pelestarian lingkungan. Mendorong aplikasi inovasi teknologi, misalnya smart grid untuk mengatasi masalah teknis pembangkit EBT.

Trend Pengembangan EBT

Disisi lain harga EBT di dunia terus menurun sehingga bisa kompetitif dengan energi fosil Berdasarkan laporan McKinsey (2019), harga EBT akan lebih murah dibanding harga fosil di sebagian besar negara di dunia pada tahun 2030. Teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan semakin berkembang setiap saat Pengembangan teknologi baru, seperti hydrogen (fuel cell) dan nuklir skala kecil (SMR) akan membuat pemanfaatan potensi EBT yang berlimpah menjadi lebih optimal. Green Financing mulai menjadi mainstream pembiayaan infrastruktur di dunia Sebagai hasilnya, portfolio pendanaan pembangkit energi baru terbarukan, yang bersifat hijau, akan lebih mudah didapatkan.