Sinergi Pendanaan akan Mendorong Creative and Sustainable Financing

0
464
(Photo: Kemenkeu)

(Vibizmedia-Nasional) Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mendorong creative and sustainable financing berbasis kerjasama melalui skema sinergi pendanaan demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

“Beberapa hal yang di dalam Undang-Undang HKPD adalah diperkenalkannya creative dan sustainable financing,” ujar Menkeu dalam Kick Off Sosialisasi UU HKPD di Demak, Kamis (10/03).

Menkeu menceritakan, populasi manusia berkembang signifikan seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pulau Jawa misalnya, waktu awal kemerdekaan Indonesia, jumlahnya hanya sekitar 50 juta manusia. Sekarang jumlahnya hampir mencapai 4 kali lipatnya.

“Jadi kita membayangkan sebuah pulau yang sama, geografis sama harus menanggung manusia yang makin banyak. Tidak hanya jumlahnya makin banyak, manusianya itu makin memiliki daya beli. Seluruh aktivitas manusia itu ditopang oleh bumi yang sama sehingga bumi itu mengalami tekanan,” kata Menkeu.

Itulah sebabnya Menkeu menganggap bahwa sustainability atau memelihara lingkungan penting untuk dilakukan karena beban yang ditanggung bumi luar biasa besar.

“Financing atau pembiayaan atau pendanaan yang kreatif di dalam rangka untuk meng-address isu-isu yang sifatnya sustainability dan yang sifatnya jangka panjang perlu untuk diperkenalkan. Tentu dalam hal ini, pemerintah daerah mungkin masih pada tahap awal untuk mulai belajar,” ujar Menkeu.

Menkeu juga mengatakan peningkatan kemampuan pendanaan daerah dilakukan guna mengakselerasi penyediaan infrastruktur dan program prioritas lainnya. Pengaturan sinergi pendanaan dilakukan dengan integrasi berbasis program, proyek, target output maupun outcome, locus, dan sektor.

Sementara, konsepsi sinergi pendanaan akan membuka ruang pengembangan kerja sama antardaerah dalam mengatasi masalah pembangunan lintas daerah yang semakin kompleks, seperti area metropolitan. Selain mendukung pembangunan di daerah, sinergi pendanaan juga akan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola proyek skala besar.

Salah satu contoh sinergi pendanaan yang sudah dilakukan adalah Rumah Sakit Anutapura Palu. Proyek tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Kementerian Keuangan, belanja K/L untuk pembelian peralatan medis melalui Kementerian Kesehatan, APBD murni dari pemerintah daerah, pinjaman daerah melalui PT SMI, dan perjanjian kerja sama dengan donor atau filantropis melalui PT SMI.

Menkeu sampaikan hal ini terutama untuk daerah yang mengalami bencana alam, seperti waktu itu di Palu, yang kemudian menghasilkan adanya keinginan sumbangan sukarela dari filantropis, tapi dia ingin belanjanya harus dikaitkan dengan pemerintah pusat sehingga menghasilkan suatu hal yang baik. Hal seperti ini diharapkan akan mulai dipelajari oleh pemerintah daerah.