Pastikan Aksi HAM Maksimal, Kemenkumham Kalteng Terima Kunjungan Setda Kab. Kotim

0
173

(Vibizmedia – Kalteng) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Bidang HAM menerima kunjungan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Selasa (29/03/2022).

Kedatangan Tim Bagian Hukum Setda Kotawaringin Timur disambut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi) Kepala Bidang HAM (Budi Haryono) dan Kasubbid Pemajuan Ham (Woro Sadarini) yang bertempat di Aula Mentaya Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah.

Tujuan dari koordinasi ini adalah membahas persiapan pelaporan aksi HAM dan RANHAM tahun 2022, dimana dalam Peraturan Presiden No.53 Tahun 2021 tentang Rencana aksi HAM yang baru terdapat beberapa perubahan format pengisian.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan kunjungan ini terkait persiapan dan percepatan pelaporan karena petunjuk teknis pelaporan Aksi HAM untuk tahun 2022 yang ditetapkan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Rapat ini mengacu pada Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: HAM.HA.02.03-02 tanggal 21 Februari 2022 Hal Notifikasi pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B04 Tahun 2022.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam sambutannya menyampaikan “Saya berharap melalui rapat ini, daerah-daerah dapat menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pelaporan aksi HAM dan RANHAM tahun 2022 selama periode B04 agar ditemukan solusi dan mempersiapkan aksi pada periode yang akan datang. Sehingga pada periode pelaporan capaian yang akan datang, setiap daerah dapat meraih capaian maksimal di setiap Aksi HAM”, ucap Arfan.

Garis besar hal-hal yang mungkin akan disampaikan dalam laporan Aksi HAM, agar disiapkan OPD terkait. Sehingga bila tiba saat pelaporan, OPD sudah siap dan tidak membutuhkan waktu lama dalam pencarian data yang diminta.

Untuk itu diadakan persiapan dan percepatan ini dalam rangka mengidentifikasi di OPD mana dan di bidang mana dari OPD tersebut sehingga laporan yang disampaikan diharapkan benar-benar valid, sehingga dengan adanya koordinasi ini juga sebagai sarana mensosialisasikan Aksi HAM pada perangkat daerah.

Sumber: Humas Kemenkumham Kalimantan Tengah