Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Perlindungan Menyeluruh kepada PMI

0
246

(Vibizmedia – Bali) DENPASAR – Sabtu, 2 April 2022, Kakanwil Kemenkumham Bali (Jamaruli Manihuruk) mengikuti kegiatan sosialisasi peluang kerja luar negeri dan perlindungan menyeluruh kepada PMI sebagai VVIP yang diselenggarakan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Anggota Komisi IX DPR RI. Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi IX DPR RI (I Ketut Kariyasa Adnyana), Direktur Sistem Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah (Sukarman), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Kepala UPT BP2MI Denpasar, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Denpasar, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, Agen dan Asosiasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) se-Bali.

Bertempat di Inna Bali Heritage Hotel Denpasar, kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri Dan Perlindungan Menyeluruh Kepada PMI Sebagai VVIP dibuka oleh Anggota Komisi IX DPR RI (I Ketut Kariyasa Adnyana) dimana selanjutnya Beliau menyampaikan bahwa minat masyarakat khususnya di Provinsi Bali untuk bekerja di luar negeri sangat tinggi karena salah satu faktornya adalah mendapatkan upah yang tinggi sehingga hal ini harus mendapat perlindungan melalui regulasi maupun program-program. “Terkait kebijakan subsidi keberangkatan para Pekerja Migran Indonesia telah disepakati dalam Rapat di Komisi IX DPR RI bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI karena di lapangan banyak pekerja yang ingin bekerja di luar negeri terhambat karena keterbatasan biaya”, jelas I Ketut Kariyasa Adnyana

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh masing-masing narasumber yaitu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali menyampaikan terkait regulasi mengenai PMI, Direktur Sistem dan Strategi Pelindungan dan
Penempatan Kawasan Eropa dan Timur Tengah menyampaikan materi terkait Peluang Kerja Ke Luar Negeri dan Perlindungan PMI, Kepala UPT BP2MI menyampaikan Materi terkait Penempatan PMI Prosedural dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Denpasar menyampaikan terkait Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi PMI.

Kakanwil Kemenkumham Bali dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia selama memenuhi syarat dalam pengajuan Paspor. “Belum ada peraturan yang mengatur mengenai PMI Non Prosedural sehingga perlu adanya suatu regulasi atau kebijakan yang mengatur dan menarik Pekerja Migran Indonesia untuk mendaftar sehingga menjadi Tenaga Kerja yang sesuai dengan ketentuan. Untuk mencegah Tenaga Kerja Indonesia non Prosedural bukan saja dari pihak keimigrasian, tetapi semua stakeholder serta masyarakat harus saling kerja sama, dan kami berharap apa yang disampaikan pada hari ini dapat menjadi antisipasi bagi masyarakat luas akan bahayanya TKI non Prosedural”, jelas Jamaruli Manihuruk
Selanjutnya Beliau menyampaikan saran agar mengikutsertakan Organisasi Bantuan Hukum dan Praktisi-Praktisi Hukum untuk membantu Pekerja Migran Indonesia dalam menyusun kontrak kerja yang mengikat pemberi kerja guna memberikan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar wilayah Negara Republik Indonesia, serta menjamin hak-hak asasi manusianya tidak ada yang dilanggar dan terpenuhi apabila mengalami suatu permasalahan.

Diakhir kegiatan Anggota Komisi IX DPR RI (I Ketut Kariyasa Adnyana) menyampaikan akan melaksanakan sosialisasi lebih lanjut bersama dengan stakeholder terkait untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh para PMI. “Semoga pertemuan ini dapat memberikan kontribusi yang positif serta menambah wawasan mengenai hak dan kewajiban dalam menjadi Pekerja Migran Indonesia yang prosedural bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri”, tutup I Ketut Kariyasa Adnyana

Sumber : Humas Kemenkumham Bali