Hari Kelima Orientasi, CPNS Semakin Paham Tugas dan Fungsi Kanwil Kemenkumham Kalbar

0
177

(Vibizmedia – Kalbar) Pontianak – Kepala Bidang Perizinan dan Infromasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Tri Murni Hastuti, membuka kegiatan Orientasi CPNS 2022 dengan bertindak sebagai narasumber pertama pada Kamis (07/04). Tri memaparkan tentang Teknis Keimigrasian dengan berdasarkan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Pelaksanaan PP No. 31 Tahun 2013

Menurut Tri, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 6/2011 tentang Keimigrasian, Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Peran Imigrasi berlandaskan Tri Fungsi Imigrasi adalah pelayanan masyarakat, penegakan hukum dan keamanan, dan fasilitator pembangunan ekonomi. Imigrasi juga berperan dalam pengawasan orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, menerbitkan dokumen perjalanan Republik Indonesia, pemberian visa dan ijin tinggal, serta tindak administrasi Keimigrasian terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

Narasumber kedua adalah Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi Divisi Pemasyarakatan, Eka Jaka Riswantara, yang menyampaikan tentang Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Ruang lingkup pembinaan dibagi menjadi dua bidang yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.

Didalam Lapas/Rutan, Warga Binaan Pemasyarakatan jug tetap memiliki hak, diantaranya melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain hak, para WBP juga mempunyai kewajiban dan juga larangan, seperti mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan, mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan. Larangan WBP antara lain melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian, menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya, menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.

Paparan kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bidang Yantah, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Rupbasan, Keamanan, Herry Suhasmin. Herry memaparkan tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan ketertiban pada Lapas/Rutan oleh Petugas Pemasyarakatan. Herry menjelaskan terdapat 19 UPT Pemasyarakatan di wilayah Kalbar yang terdiri atas 6 Lapas, 7 Rutan, 3 Bapas, dan 3 Rupbasan.

Penyelenggaraan Pengamanan berdasarkan Permenkumham No.33 Tahun 2015 terbagi menjadi 3, Pencegahan yaitu mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian. Penindakan yaitu segala aktifitas atau kegaiatan yang dilakukan dalam rangka menyelamatkan, melindungi dan memulihkan keadaan. Dan Pemulihan yaitu rangkaian kegiatan yang berupaya untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan antara petugas, WBP dan masyarakat

Kepala Divisi Keimigrasian, Pamuji Raharja, menjadi narasumber selanjutnya. Pamuji menjelaskan Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalbar membawahi 7 Kantor Imigrasi dan 1 Rumah Detensi Imigrasi. Wilayah kerja Divisi Keimigrasian berada pada seluruh wilayah Kalbar meliputi 7 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), 6 Pos Lintas Batas (PLB) Aktif, dan 7 PLB Tidak Aktif.

Kepala Divisi Keimigrasian membawahi 2 Kepala Bidang dan 4 Kepala Subbidang dalam struktur organisasinya. Fungsi Divisi Keimigrasian adalah melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah, dengan menyelenggarakan fungsi : Bindalwasnis; pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis; penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Narasumber terakhir pada hari ini adalah Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Muhayan. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Pengampu Unit Utama Eselon 1 yang terdiri dari : Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Balitbang HAM. Divisi Yankumham terdiri atas Bidang Pelayanan Hukum, Bidang Hukum dan Bidang Hak Asasi Manusia.

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Bidang hukum mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, dan pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah.

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, dan pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Sumber : Humas Kemenkumham Kalbar