APBN Sebagai Shock Absorber

0
206
(Photo; Kemenkeu)

(Vibizmedia-Kolom) Strategi mitigasi risiko fiskal melalui monitoring dinamika perekonomian dan volatilitas harga komoditas, memerlukan beberapa kebijakan dalam pengelolaan APBN, seperti:

Fleksibilitas Anggaran – (dasar hukum: UU APBN pasal 19 dan pasal 28). Penyesuaian belanja, pemanfaatan SAL, pemanfaatan saldo BLU, fleksibilitas penarikan pinjaman program. Fiscal Buffer (UU APBN pasal 28) SAL (Sisa Anggaran Lebih). Dana cadangan (cadangan risiko fiskal dan cadangan untuk kebutuhan mendesak (BA BUN)

PMK No.194/PMK.02/2021 Pasal 5 Pemerintah dapat memperhitungkan presentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi (BBM JBT dan LPG 3 kg) terhadap kenaikan PNBP migas yang dibahi hasilkan (bila kenaikan ICP minimal 10% dan peningkatan subsidi yang dapat dibebankan maks 20%). PMK No.159/PMK.02/2021 Pasal 9 ayat (3) Perhitungan dana kompensasi paling cepat Semester I tahun anggaran berjalan (hal ini menjadi fleksibilitas pembayaran kompensasi semester II dapat dibayar tahun berikutnya). Koordinasi & Sinergi dengan BI (UU no 2/2020 dan SKB I – III), menjaga stabilitas pasar sekunder SBN dan demand di pasar perdana SBN.

Normalisasi kebijakan moneter the fed dan konflik Rusia – Ukraina berdampak pada APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat dan menjaga pemulihan ekonomi semakin menguat. Khususnya didorong eskalasi tensi geopolitik, ancaman geopolitik & perang berdampak pada kenaikan harga komoditas (pangan & energi) dan inflasi tinggi. Pemerintah dibanyak negara memberikanrespons dengan pengetatan kebijakan moneter. Hal ini berakibat pada volatilitas arus modal, nilai tukar, & sektor keuangan. Pada akhirnya kondisi ini melemahkan pemulihan ekonomi global. Kondisi pasar keuangan global diperkirakan akan semakin ketat, berpotensi meningkatkan cost of fund untuk pembiayaan APBN.

Program pemulihan ekonomi nasional dijaga agar berjalan efektif. Kondisi global mengandung resiko kenaikan pendapatan dan belanja yang datang dari subsidi energi, stabilisasi harga pangan, bantalan kebjakan perlindungan masyarakat. Potensi naiknya yield SBN membawa risiko untuk naiknya pembiayaan APBN. Sebagai shock absorber, APBN tetap menjaga pemulihan ekonomi, melindungi kesehatan dan daya beli masyarakat, sebagai instrumen kebijakan harus kembali sehat.

APBN efektif memitigasi dampak pandemi covid-19. Tingkat kemiskinan, ketimpangan & pengangguran berhasil kembali menurun di 2021. Lapangan kerja baru yang tercipta di masa pemulihan ekonomi (Agt 20 – Agt 21): 2,6 juta lapangan kerja baru.

Pemulihan ekonomi mampu mendorong tingkat penyerapan tenaga kerja yang cukup masif di tahun 2021. Program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan dalam APBN efektif menurunkan tingkat kemiskinan kembali ke level single digit menjadi 9,71% per September 2021, menuju ke tren perbaikan kesejahteraan masyarakat yang telah terjadi di masa prapandemi. Kebijakan pemerintah akan terus konsisten mendorong pertumbuhan yang inklusif dengan mengakselerasi pemulihan kesejahteraan, khususnya dari sisi penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal serta pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Langkah Nyata untuk Antisipasi atas Kenaikan Harga Komoditas

Memonitor perkembangan perekonomian dan volatilitas harga komoditas terkini. Menjaga agar APBN tetap berfungsi sebagai bantalan (shock absorber) perekonomian dan kesejahteraan masyarakat: APBN tetap menjaga pemulihan ekonomi tetap berlanjut. APBN harus tetap melindungi kesehatan dan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen kebijakan harus kembali menjadi lebih sehat.

Menjaga stabilitasi harga & melindungi masyarakat miskin dan rentan melalui: Pemberian insentif selisih harga minyak goreng, sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau; Pemberian Bantuan Langsung Tunai Pangan (BLT Pangan). Pemberlakukan denda dan kompensasi melalui Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.02/2022 dalam rangka menjamin pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menjaga stabilitas harga kedelai. Program PEN didesain tetap fleksibel agar lebih responsif dan antisipatif untuk merespon ketidakpastian yang masih cukup tinggi.

Menjaga keberlanjutan fiskal dengan; Mendorong reformasi fiskal dan struktural dapat berjalan optimal. Komitmen seluruh K/L untuk melaksanakan belanja yang lebih berkualitas (spending better). Reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran dan efektif untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan serta memenuhi rasa keadilan. Pelaksanaan APBN tahun 2022 perlu terus dijaga sebaik- baiknya agar dapat menjadi pondasi yang kokoh untuk pelaksanaan konsolidasi fiskal.

Perkembangan indikator asumsi ekonomi makro

Pertumbuhan ekonomi, PDB Kuartal IV 2021 tumbuh sebesar 5,02%, sehingga hingga PDB 2021 tumbuh 3,69%. Laju inflasi; Inflasi Maret 2021 tercatat 0,66% (mtm) dan 2,64% (yoy), meningkat dari angka Februari 2021 sebesar 2,06% (yoy). Nilai Rupiah; Rupiah di 1 April 2022 tercatat Rp14.364 dan Rp14.344 (ytd) terdepresiasi 0,66% dibandingkan nilai tukar awal tahun 2022. SBN 10 Tahun; Rata-rata tertimbang yield SBN 10 Tahun sebesar 6,53% (ytd). Lelang terakhir tanggal 30 Maret 2022 mellaui GSO dengan yield yang dimenangkan 6,74%. Harga Minyak Mentah Indonesia; Harga ICP meningkat terutama dipengaruhi oleh faktor peningkatan permintaan , gangguan sisi supply, dan faktor geopolitik. Lifting Migas; Lifting minyak di Januari 2022 tercatat 572,77 bopd menurun dibandingkan Desember 2021, untuk lifting gas naik menjadi 981,57 bopd.

Kinerja APBN

Kinerja APBN sampai dengan Februari masih surplus, namun perlu antisipasi peningkatan belanja sebagai dampak kenaikan harga komoditas. Kinerja APBN di sisi Pendapatan Negara membaik, namun Belanja Negara berpotensi meningkat (subsidi dan kompensasi). Pendapatan masih tumbuh kuat 37% meski menurun dibanding Januari. Kedepan trend pertumbuhan pendapatan kembali normal. Belanja negara masih belum optimal harus didorong untuk mendorong pemulihan ekonomi. Antisipasi belanja subsidi/kompensasi yang masih harus dibayar akibat kenaikan harga komoditas. TKDD membaik dan potensi kewajiban DBH yang meningkat seiring peningkatan harga minyak dan komoditas. APBN surplus dan masih ada SILPA, menyebabkan penerbitan utang turun tajam.

Program PC PEN dilanjutkan pada tahun 2022

Diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan akselerasi pemulihan ekonomi. Program PC-PEN sebesar Rp455,62T untuk mendukung penanganan pandemi dan perlindungan kepada masyarakat terdampak, serta pemulihan perekonomian utamanya untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, untuk dipantau secara intentif untuk dikomunikasikan kepada masyarakat.

Penanganan Kesehatan – Fokus: Lanjutan penanganan Covid dan percepatan/ perluasan vaksinasi Rp 122,54 triliun. Perlindungan Masyarakat – Fokus: menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta penanganan kemiskinan ekstrem Rp 154,76 triliun. Penguatan Pemulihan Ekonomi – Fokus: Penciptaan Lapangan Kerja serta Peningkatan Produktivitas Rp 178, 32 triliun.

Angka bersifat dinamis, kombinasi dari tagging atas program eksisting pada KL, TKDD, dan Pembiayaan. Realisasi sd 25 Maret Rp22,6 triliun (5% dari alokasi) terdiri dari; a. Kesehatan Rp0,8 triliun (fasilitas kepabeanan vaksin dan alkes) b. Perlinmas Rp21,2 triliun (PKH, sembako, BLT Desa, dan kartu pra kerja) c. Penguatan Pemulihan Ekonomo Rp0,6 triliun (pariwisata dan pangan KL, dan insentif perpajakan).

Dukungan perpajakan dalam perekonomian

Insentif pajak secara umum (telah dilaporkan dalam Laporan Belanja Perpajakan)

  • Belanja Perpajakan: penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum.
  • Berbagai kemudahan/fasilitas dalam bentuk belanja perpajakan diharapkan dapat memajukan perekonomian nasional, meningkatkan daya saing, menjaga iklim investasi yang kondusif, menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dari aspek kesehatan.
  • Beberapa bentuk belanja perpajakan : Fasilitas PPN untuk Pengusaha Kecil (non PKP); PPN tidak dikenakan untuk kebutuhan pokok, jasa pelayanan kesehatan medik dan jasa pendidikan; PPh Final UMKM; Tax Holiday; Tax Allowance.

Insentif pajak dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Dukungan Demand – untuk membantu menjaga daya beli masyarakat, sejak masa

pandemi pemerintah memberikan fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor terdampak pandemi dan memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp 200 juta setahun.

Dukungan Cashflow – bagi sektor usaha terdampak pandemi, pemerintah memberikan kemudahan tambahan berupa keringanan pajak dalam bentuk penurunan tarif PPh Badan, pengurangan angsuran PPh 25, pembebasan PPh 22 Impor, Restitusi dipercepat, dan PPh Final UMKM ditanggung pemerintah.

Alat Kesehatan & Vaksin – untuk mendukung upaya penanggulangan pandemi COVID-19, pemerintah juga memberikan fasilitas pajak dalam proses pengadaan alat kesehatan dan vaksin dalam bentuk relaksasi pajak impor, PPh 23, hingga PPN ditanggung Pemerintah.

APBN juga melakukan mitigasi akan potensi kenaikan harga pangan karena akan tiba hari raya Idul Fitri. Diperlukan bantalan dalam bentuk program Perlinsos dengan tujuan: menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. Penebalan Perlinsos BLT Pangan Rp100 ribu/KPM selama 3 bulan (April, Mei, Juni) yang diberikan sekaligus pada bulan April.

Melalui konsolidasi dan reformasi fiskal, keberlanjutan fiskal jangka menengah dapat dijaga. APBN dalam triwulan ke depan dipersiapkan untuk mampu menjadi shock absorber. Fungsinya akan menahan goncangan yang terjadi karena pengaruh situasi global yang tidak terduga, sehingga pemulihan ekonomi tetap berjalan, melindungi kesehatan dan daya beli masyarakat.