(Vibizmedia-Ekonomi) Saat ini, situasi pandemi Covid-19 membaik, di mana kasus Covid-19 global dan Indonesia terus mengalami penurunan. Vaksinasi menjadi instrumen utama untuk transisi dari pandemi ke endemi. Sampai dengan 18 April 2022, total vaksin dosis 1 mencapai 73,4 persen total populasi domestik, vaksin dosis 2 mencapai 60,3 persen, dan vaksin booster mencapai 11,6 persen total populasi domestik.
Risiko geopolitik, kenaikan harga komoditas dan inflasi, pengetatan kebijakan moneter, dan volatilitas pasar keuangan diperkirakan memoderasi pertumbuhan ekonomi global. IMF memprediksi pertumbuhan global akan melambat dari proyeksi Januari 2022 sebesar 4,4 persen menjadi 3,6 persen pada April 2022 (turun 0,8 poin persentase dibanding proyeksi sebelumnya). Selanjutnya, risiko global mengalami peningkatan, khususnya didorong percepatan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat serta konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Kombinasi tersebut menimbulkan kenaikan harga komoditas global khususnya sektor pangan dan energi, serta kenaikan inflasi di beberapa negara maju, serta meningkatkan volatilitas arus modal, nilai tukar, dan sektor keuangan.
Surplus perdagangan kembali meningkat pada Maret 2022 didukung kinerja ekspor dan impor yang tumbuh positif. Konsistensi pemulihan ekonomi terjaga dan diperkirakan menguat di 2022. Pasar SBN domestik terdampak risiko global namun terbatas, didukung cukup baiknya kondisi fundamental dan likuiditas domestik. Proyeksi lembaga internasional atas pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 berada di kisaran 5 persen (yoy) (IMF: 5,4 persen, World Bank 5,1 persen, Bloomberg 5,2 persen). Tren penurunan kasus Covid-19 domestik diharapkan berlanjut dan menjaga aktivitas konsumsi, produksi maupun investasi. Laju perekonomian diperkirakan akan tetap kuat di Kuartal 2, meskipun risiko dari tekanan eksternal, terutama kenaikan harga, perlu terus diwaspadai. “Ekonomi Indonesia dan momentum pemulihan masih terus berjalan dengan baik, dan ini akan terus terjaga seiring dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang akan terus meningkat, terutama menjelang Idul Fitri, di mana mobilitas akan meningkat. Mobilitas telah menunjukkan peningkatan secara konsisten di kuartal I-2022 dan disertai kegiatan konsumsi mereka,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa edisi April 2022.
Dari sisi domestik, kinerja APBN di bulan Maret masih mencatatkan surplus, didukung kinerja positif pendapatan negara yang mengalami pertumbuhan pada semua komponen. Sementara transmisi risiko global ke belanja dan pembiayaan perlu diantisipasi dengan upaya optimalisasi yang terus dilakukan. Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi Maret 2022.
Pemulihan Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Terjaga Seiring Membaiknya Kondisi Fundamental Domestik
Aktivitas perekonomian terkini masih kuat di Kuartal 1 2022. Indikator baik sisi konsumsi maupun produksi masih menunjukkan tren pemulihan yang baik. Indikator konsumsi melanjutkan tren penguatan dengan level di atas pra-pandemi, antara lain mobilitas masyarakat terus naik hingga 7,1 pada Kuartal 1 2022, Indeks Penjualan Ritel (IPR) terus meningkat sejalan dengan optimisme dan mobilitas masyarakat (14,7 persen pada Kuartal I 2022), dan Mandiri Spending Indeks masih berada d atas level prapandemi (129,4 pada Kuartal I 2022).
Perkembangan indikator produksi dan investasi mendukung penguatan ekonomi. PMI Indonesia pada Maret 2022 mencapai 51,3, melanjutkan ekspansi selama tujuh bulan berturut-turut dan merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN. Pertumbuhan konsumsi listrik industri (15,7 persen) dan bisnis (12,2 persen) yang tinggi menunjukkan masih kuatnya aktivitas dunia usaha. Penjualan mobil niaga tumbuh kuat, menunjukkan aktivitas investasi masih dalam zona pertumbuhan.
Neraca perdagangan Maret 2022 kembali menguat sekaligus meneruskan tren surplus sejak Mei 2020, dikontribusi oleh surplus neraca nonmigas.Ekspor dan impor bulan Maret 2022 tumbuh positif (yoy) dipengaruhi menguatnya harga komoditasyangmasih tinggi dan dibukanya kembali ekspor batubara. Selanjutnya, kinerja impor didorong meningkatnya kebutuhan industri (bahan baku dan barang modal), serta meningkatnya kebutuhan BBM untuk industri maupun konsumsi masyarakat.
Kinerja Baik APBN Berlanjut
Belanja Negara dan Pembiayaan terakselerasi, menunjukkan bahwa APBN hadir melindungi masyarakat di tengah dampak risiko global. APBN bekerja keras melalui Belanja Negara yang didukung juga oleh program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Maret 2022 mencapai Rp490,6 triliun (18,1 persen dari pagu APBN 2022) atau lebih rendah 6,2 persen (yoy) dari tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp314,2 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp176,5 triliun.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp150,0 triliun dan Belanja NonK/L sebesar Rp164,2 triliun. Belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk belanja pegawai, kegiatan operasional K/L, pengadaan peralatan/ mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pernyaluran berbagai bansos ke masyarakat. Sementara Belanja Non-KL utamanya didukung penyaluran subsidi dan pembayaran pensiun/ jaminan kesehatan ASN.
Realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 menurun seiring kondisi Covid19 yang membaik. Belanja barang PC PEN per 15 April telah memberikan manfaat berupa pemberian bantuan tunai untuk 491,1 ribu PKLWN dan biaya perawatan untuk 7,1 ribu pasien Covid-19. Belanja modal 2022 difokuskan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur prioritas dan mendukung modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan. Belanja modal telah digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, jalur KA, jaringan irigasi dan bendungan. Belanja modal PC PEN per 15 April 2022 digunakan untuk kluster PEN antara lain ketahanan pangan, konektivitas, padat karya, dan pariwisata.
Realisasi belanja subsidi sampai dengan Maret 2022 mencapai Rp38,51 triliun (18,61 persen dari pagu APBN 2022), atau meningkat 80,10 persen secara yoy. Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp32,52 triliun dan realisasi subsidi nonenergi sebesar Rp5,99 triliun. Peningkatan subsidi energi dipengaruhi oleh kenaikan volume BBM dan LPG seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat serta dampak kenaikan harga komoditas. Sementara penyaluran subsidi nonenergi terutama digunakan untuk penyaluran pupuk bersubsidi yang mencapai 2,2 juta ton, serta pemberian subsidi bunga KUR kepada 2,1 juta debitur.
Program PC-PEN dilanjutkan pada tahun 2022 serta diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan akselerasi pemulihan ekonomi. Program PC-PEN sebesar Rp455,62 triliun, terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun. Program PC-PEN telah digunakan untuk: a) Kesehatan (klaim dan insentif nakes, klaim pasien, dan dana desa untuk penanganan Covid-19); b) Perlinmas (PKH, sembako, BLT Desa, dan kartu pra kerja); c) Penguatan Pemulihan Ekonomi (pariwisata, ICT, dukugan UMKM dan insentif perpajakan).
Penyaluran TKDD s.d. 31 Maret 2022 tereallisasi sebesar 22,9 persen terhadap total alokasi TKDD 2022, capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2021 yang sebesar 21,7 persen. Peningkatan kinerja penyaluran TKDD terjadi pada beberapa jenis Dana Transfer dibandingkan dengan TA 2021 (yoy) disebabkan: (1) kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik, (2) kinerja penyaluran DAK Fisik, Nonfisik dan DID yang meningkat dibandingkan tahun lalu dan (3) peningkatan DID karena dilakukan penyaluran DID tahap I sebesar 50 persen kepada 48 daerah.
Pembiayaan Investasi didorong mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya pemulihan ekonomi. Pencairan alokasi Pembiayaan Investasi dilakukan berdasarkan analisis kinerja dan urgensi agar dicairkan sesuai dengan kebutuhan penerima investasi dan disertai dengan Key Performance Indicator (KPI) yang terkait dengan investasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sampai dengan 14 April 2022, realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp15 triliun, terdiri dari pencairan kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp10 triliun dan kepada BLU Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp4 triliun dan LDKPI sebesar Rp1 triliun. Realisasi pendanaan lahan PSN TA 2022 per 8 April 2022 adalah sebesar Rp3,73 triliun untuk PSN pada Jalan Tol, Bendungan, Kereta Api, Pelabuhan, Irigasi, dan Air Baku. Selanjutnya, realisasi pencairan FLPP TA 2022 per 11 April 2022 sebanyak 47.912 unit senilai Rp5,3 triliun. Sementara realisasi imbal hasil penempatan investasi LDKPI per 31 Maret 2022 sebesar Rp442,04 miliar. LDKPI telah menyalurkan hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk bantuan kemanusiaan maupun penanganan Covid-19 di negara kawasan Asia dan Afrika.
Tren Positif Kinerja Penerimaan Masih Berlanjut
Kinerja positif Pendapatan Negara masih terus berlanjut yang juga tercermin dari pertumbuhannya, dimana realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan akhir Maret 2022 tumbuh 32,25 persen (yoy) atau 27,1 persen pagu APBN 2022.
Penerimaan Pajak mencapai Rp322,46 triliun atau tumbuh 41,36 persen (yoy) dan mencapai 25,49 persen dari target APBN 2022. Kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif, konsisten sejak April 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi. Penerimaan jenis pajak utama mencatat pertumbuhan positif secara kumulatif maupun spesifik bulan Maret. Secara bulanan, pertumbuhan penerimaan bulan Maret meningkat dibandingkan bulan Februari karena low-based effect, pergeseran sebagian penerimaan Februari, peningkatan aktivitas impor, dan dampak implementasi PPS. Hingga 17 April 2022, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah dimanfaatkan oleh 37.453 Wajib Pajak. Peserta PPS berasal dari berbagai kalangan dan realisasi per bulan menunjukkan peningkatan. Penerimaan pajak diharapkan akan melanjutkan perbaikan sejalan dengan pemulihan ekonomi serta mengoptimalkan potensi penerimaan dari kenaikan harga komoditas dan penerapan UU HPP.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp79,32 triliun (32,4 persen dari target APBN 2022), tumbuh 27,3 persen (yoy). Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp11,30 trilliun, tumbuh 39,24 persen (yoy) didorong tren perbaikan kinerja impor nasional. Selanjutnya penerimaan Bea Keluar mencapai Rp10,70 trilliun atau tumbuh sebesar 132,22 persen (yoy) didorong tingginya harga komoditas terutama CPO dan meningkatnya volume ekspor tembaga. Penerimaan Cukai mencapai Rp57.32 trilliun, tumbuh sebesar 15,64 persen, dampak penurunan produksi di bulan Januari yang cukup signifikan.
Kinerja PNBP sampai dengan Maret 2022 mengalami peningkatan terutama karena didorong peningkatan Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA). Realisasi PNBP s.d. 31 Maret 2022 mencapai Rp99,1 triliun atau 29,5 persen dari target APBN 2022. Pendapatan SDA Migas tumbuh 113, 2 persen (yoy) didukung kenaikan ICP, sementara SDA non-migas tumbuh 70,3 persen didukung kenaikan harga minerba. Sementara kinerja PNBP non-SDA hingga Maret 2022 relatif terjaga didorong oleh peningkatan pertumbuhan pendapatan KND. Pendapatan dari KND s.d. 31 Maret 2022 mencapai Rp142,7 miliar (0,4 persen dari target APBN 2022) karena sudah adanya setoran dividen dari salah satu BUMN perbankan. Pendapatan dari PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU mengalami pertumbuhan negatif. Pendapatan PNBP Lainya mencapai Rp33,9 triliun, tumbuh negatif 16,4 persen (yoy). Pendapatan BLU mencapai Rp17,4 triliun, tumbuh negatif 27,2 persen (yoy) yang disebabkan dari pendapatan dana perkebunan kelapa sawit dan pendapatan layanan pendidikan
Pembiayaan Dikelola Dengan Pruden, Fleksibel dan Oportunistik
Di tahun 2022, target defisit sebesar 4,85 persen dari PDB. APBN di bulan Maret 2022 mencatatkan surplus Rp10,3 triliun, atau 0,06 persen PDB, didukung kinerja pendapatan negara yang baik. Realisasi defisit APBN 2022 diperkirakan lebih rendah dari proyeksi awal seiring kelanjutan pemulihan ekonomi yang kuat dan berbagai upaya reformasi, antara lain: implementasi UU HPP, PPS, dan RPIM BI. Pembiayaan APBN antisipatif terhadap perkembangan pasar keuangan global Strategi pembiayaan utang disesuaikan merespon gejolak pasar keuangan, dinamika APBN dan kas, serta demand investor. Penyesuaian strategi utang mulai dilakukan pada akhir Februari 2022, meliputi penyesuaian jumlah penerbitan, tenor penerbitan, timing penerbitan, dan komposisi mata uang.
Pembiayaan utang berjalan on track. Sampai dengan akhir Maret 2022, realisasi pembiayaan utang tercapai sebesar Rp149,60 triliun atau 15,4 persen pagu APBN 2022, terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp133,61 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp15,99 triliun. Pada bulan Maret dilakukan penetapan hasil penjualan atas penerbitan Sukuk Negara Ritel (SR) seri SR016 yang ditawarkan pada 25 Februari s.d. 17 Maret 2022. SR016 diterbitkan dengan kupon terendah sepanjang sejarah penerbitan SBSN Ritel tradable, yaitu 4,95 persen. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam upaya menurunkan yield dan menekan biaya penerbitan SBN. Meski demikian, animo masyarakat untuk berinvestasi di SR016 masih cukup tinggi. Hal ini terlihat dari total pemesanan yang mencapai Rp18,41 triliun dari 44.579 investor. Pemerintah juga berhasil melakukan penerbitan SUN Valas berdenominasi USD dengan tenor 10 dan 30 tahun.
Untuk menjaga komposisi utang tetap optimal, pada bulan Maret 2022 Pemerintah telah melakukan langkah strategis dan oportunistik melalui transaksi debt switch dan liability management. Langkah ini ditempuh Pemerintah guna mengantisipasi risiko global dan mengurangi risiko jatuh tempo, agar dapat memberi nafas bagi perekonomian yang masih dalam pemulihan. Selain itu, transaksi liability management juga bertujuan untuk melakukan penghematan biaya utang dari penurunan beban bunga.
Kasus Covid-19 yang menurun berdampak positif bagi aktivitas ekonomi, meski berbagai risiko global terhadap pemulihan ekonomi ke depan tetap harus diwaspadai. Seiring membaiknya ekonomi domestik dan tingginya harga komoditas, kinerja penerimaan dan belanja negara terus dioptimalkan dengan dukungan pembiayaan yang terus terjaga pengelolaannya secara terukur, prudent, dan kredibel. Namun demikian, diperlukan antisipasi peningkatan belanja subsidi/kompensasi sebagai dampak kenaikan harga komoditas. Kinerja APBN perlu terus dijaga agar dapat terus berfungsi optimal sebagai shock absorber, terutama untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan, serta menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi. Ke depan harus terus diseimbangkan tiga tujuan yang semuanya sama penting, yaitu: a) menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat; b) menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi; dan c) mengembalikan kesehatan APBN. “APBN hadir dalam bentuk melindungi masyarakat baik dalam bentuk bansos atau belanja subsidi dan kompensasi yang memang akan mengalami kenaikan cukup tajam, tapi kinerja APBN tetap atau mulai terlihat menuju ke dalam tren penyehatan,” tutup Menkeu.
