Kadiv Administrasi dan Kadiv Pemasyarakatan Temui Dirjen PAS Terkait Revitalisasi Gedung Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak

0
89

(Vibizmedia – Kalbar) Jakarta – Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat yaitu Kepala Divisi Administrasi, Dwi Harnanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ika Yusanti, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak, Iwan Darmawan, Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Uray Aswin, dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Iwan Pramori, bersama dengan Tim Konsultan Perencana dari PT. Bahtra Jasa Konsul Teknik dan tim JFU Program dan Pelaporan menemui Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard SP Silitonga, Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, Dimas Krisna Setiawan, beserta tim dalam rangka mendampingi kegiatan Asistensi Perencanaan Revitalisasi Gedung Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kegiatan membahas rencana desain tata ruang bangunan dimulai dengan paparan tim konsultan. Terdapat beberapa koreksi dan masukan yang disampaikan Tim Direktorat jenderal Pemasyarakatan, diiantaranya pemisahan lantai khusus pelayanan dengan lantai pegawai administratif, pemisahan pelayanan khusus dewasa dengan anak-anak, pengurangan sekat ruangan, tata letak toilet, serta kemudahan akses ruangan struktural dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan asistensi ini didapatkan desain tata ruang kantor yang fungsional guna menunjang tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan dalam mendukung program Restoratif Justice sebagai upaya mengurangi over crowded Lembaga Pemasyarakatan sebagai penengah proses mediasi atau perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban dan keluarganya.

Dalam kesempatan ini juga, Bagian Program dan Humas Kanwil Kalbar mengajukan kembali usulan pembangunan Lapas Narkotika, renovasi Lapas Pontianak, renovasi Rutan Sanggau, dan pembangunan lanjutan LPP Pontianak untuk tahun anggaran 2023.

Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga memberi himbauan bagi Satker Pemasyarakatan lainnya yang memerlukan renovasi/revitalisasi untuk segera mengajukan usulan dengan mengajukan telaahan ambang kerusakan gedung bangunan, RAB yg dinilai dan ditandatangani oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat (cipta karya) KAK / TOR, kemudian mengajukan ke Kantor Wilayah cq. Divisi Pemasyarakatan dan Bagian Program dan Humas untuk diajukan ke Unit Eselon 1 Ditjen Pemasyarakatan.

Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Kalbar juga menghimbau untuk Satuan Kerja Keimigrasian yang mengajukan renovasi/revitalisasi juga mengikuti alur yang sama dan di ajukan ke Kantor Wilayah cq Divisi Keimigrasian dan Bagian Program dan Humas untuk selanjutnya diajukan ke Unit Eselon 1 Ditjen Imigrasi.

Sumber : Humas Kemenkumham Kalbar