Terus Kawal Belanja Produk Dalam Negeri Dengan Konsisten

0
66
(Photo: Kominfo)

(Vibizmedia-Nasional) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diinstruksikan Presiden Joko Widodo diinstruksikan untuk terus mengawal realisasi komitmen pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja produk dalam negeri.

Presiden Joko Widodo sampaikan bahwa hal ini yang harus dikawal dan diawasi sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi dan growth meningkat. Lapangan kerja menjadi makin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (14/06/2022).

Kepala Negara menjelaskan, belanja pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki tiga hal penting, yaitu menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan efisien. Presiden pun menyayangkan apabila APBN dan APBD digunakan untuk membeli produk impor.

Presiden sampaikan bahwa masih ada pihak-pihak, baik dari pemerintah pusat atau daerah, yang masih memilih produk impor dibandingkan produk dalam negeri. Presiden pun meminta APIP dan BPKP untuk mengawal serius permasalahan tersebut. Selain itu Presiden juga sampaikan bahwa tercapainya target realisasi dari komitmen belanja produk dalam negeri dapat berpengaruh dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Presiden juga mengaku senang atas meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang memiliki e-Katalog untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa. Presiden pun menginstruksikan BPKP agar terus mengawal secara konsisten kepatuhan kementerian/lembaga, pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Presiden meminta BPKP menyinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri.