APBD Sejalan Dengan Program Prioritas Nasional

0
77
(Photo: Kemenkeu)

(Vibizmedia-Nasional) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 diarahkan agar dapat sejalan dan selaras dengan arah kebijakan fiskal dan program prioritas nasional, demikian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sampaikan. Program prioritas nasional tersebut meliputi pengelolaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan insfrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ramah lingkungan atau ekonomi hijau. Menkeu sampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pengarahan Pejabat Kepala Daerah yang diselenggarakan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kamis (16/06)

Upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah termasuk diantaranya mengenai pengelolaan belanja daerah menjadi fokus dari pemerintah. Menkeu menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 11 tahun seluruh komponen belanja daerah tercatat terus mengalami peningkatan mulai dari sisi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja barang modal, dan belanja daerah lainnya. Meski begitu, Menkeu mengingatkan mengenai perlunya perbaikan pada komposisi anggaran belanja daerah serta percepatan realisasi belanja daerah yang masih melambat.

Menkeu sampaikan bahwa selama 11 tahun terakhir belanja daerah itu meningkat terus. Tahun 2011 transfer dari pusat itu hanya sekitar 450 triliun, saat ini sudah 770 triliun. Hanya APBD kita menghadapi masalah percepatan realisasi belanja yang lambat.

Menkeu berharap agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas penganggaran di daerah secara lebih tepat dan akuntabel. Menkeu juga mengatakan siap membantu dan bekerjasama mendukung Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang HKPD untuk membantu menyelesaikan permasalahan keuangan daerah.

Para pengelola keuangan di daerah diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan memperbaiki alokasi belanja. Menkeu juga menyampaikan agar tetap berfokus kepada perbaikan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur dasar, meskipun di tengah dinamika kondisi ekonomi dunia yang tidak mudah seperti saat ini.

Kondisi ekonomi dunia memberikan opportunity, sekaligus guncangan yang berpotensi risiko. Peranan pemerintah daerah adalah menjaga daerah agar tetap stabil dan maju terus menuju apa yang ingin dicapai.