Kanwil Kemenkumham NTB Siap Gelar Mobile IP Clinic

0
57

(Vibizmedia – Ntb) ntb.kemenkumham.go.id – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB, Zulhairi melakukan koordinasi dengan Sucipto selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kurniaman selaku Direktur Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Jakarta pada Kamis (16/06).

Dalam kegiatan koordinasi ini, Zulhairi yang didampingi Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Gusti Ngurah, menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham NTB akan mendapat jadwal untuk pelaksanaan kegiatan Mobile IP Clinic (MIC) pada bulan September.

Mobile IP Clinic (MIC) merupakan sebuah inovasi dan komitmen DJKI bersama seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia, dan para pemangku kepentingan di daerah untuk bekerja sama membantu dan melindungi Kekayaan Intektual masyarakat di seluruh Indonesia dan dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam pertemuan ini juga membahas terkait kebutuhan teknis persiapan kegiatan Mobile IP Clinic yang akan dilaksanakan di Provinsi NTB bulan September nantinya. Diharapkan dengan persiapan yang matang kegiatan Mobile IP Clinic dapat dengan maksimal membantu untuk mengedukasi masyarakat yang memiliki akan keterjangkauan akses pelayanan Kekayaan Intelektual ke seluruh pelosok daerah khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Tujuan dengan adanya program Mobile IP Clinic ini ialah dapat meningkatkan permohonan pencatatan Kekayaan Intelektual, dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya untuk melindungi karya-karya atau ciptaannya untuk memperoleh kepastian hukum” jelas Kurniaman.

Direktur Merek juga memberi semangat jajaran Divisi Yankumham khususnya Sub Bidang Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan diseminasi, sosialisasi, maupun memberikan pemahaman kepada masyarakat secara berkesinambungan dan mendorong IKM/UKM tentang pentingnya pencatatan Kekayaan Intelektual.

Sarana prasarana (sarpras) untuk menunjang tugas dan fungsi di wilayah yang diajukan pada awal Februari oleh Kanwil Kemenkumham NTB juga telah disetujui.

“Dengan sarana prasana yang mumpuni diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat dan maksimal kepada masyarakat,” tutur Sucipto.

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Ntb