(Vibizmedia-Kolom)Secara relatif pertumbuhan penduduk terus menurun, perempuan Indonesia menyadari pentingnya keluarga berencana bagi masa depan.
Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270 juta jiwa.
Angka tersebut hampir mencapai tiga kali lipat dibandingkan dengan hasil sensus tahun 1961.
Selama tahun 1961-2020, pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi antara tahun 1971-1980. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun pada periode tersebut sekitar 2,4 persen.
Pada tahun 1980-1990 pertumbuhan penduduk turun menjadi 2 persen, kemudian secara bertahap di bawah 2 persen pada periode setelahnya.
Sebagai akibat perencanaan keluarga pada periode 2010-2020 pertumbuhan penduduk per tahun menjadi 1,25 persen.
Perlambatan pertumbuhan penduduk ini tidak terlepas dari penurunan tingkat kelahiran sebagai hasil dari program keluarga berencana yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1970-an.
Jumlah Penduduk Indonesia (Juta Jiwa), 1961-2040
Sumber: BPS
Awal tahun 1970, perempuan Indonesia rata-rata memiliki anak sebanyak 5-6 orang, tahun 2020 perempuan Indonesia rata-rata memiliki 2 anak.
Jika pola pertumbuhan penduduk terus berlanjut mengikuti perkembangan tahun-tahun sebelumnya, maka jumlah penduduk pada tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 294,11 juta jiwa (bertambah sekitar 23,91 juta dibandingkan tahun 2020), dan pada tahun 2040 diperkirakan akan mencapai 312,51 juta jiwa (bertambah sekitar 18,40 juta dibandingkan tahun 2030).
Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertambahan penduduk dari tahun 2010 ke tahun 2020 yang sebesar 32,56 juta jiwa.
Dalam lingkup global, jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 adalah yang tertinggi keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.
Persentase jumlah penduduk Tiongkok, India, dan Amerika Serikat terhadap total penduduk dunia masing-masing mencapai 18,46 persen, 17,70 persen, dan 4,25 persen, sedangkan Indonesia mencapai 3,47 persen.
Meski jumlah penduduk Indonesia terbilang tinggi, akan tetapi kepadatannya Indonesia masih tergolong rendah, yaitu 141 penduduk per km2. Hal ini terjadi karena Indonesia memiliki daratan yang luas.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2018, terdapat 16.056 pulau yang terbentang dari Pulau Sumatera hingga Papua. Luas keseluruhan daratan Indonesia yang mencakup pulau-pulau tersebut mencapai hampir 2 juta km2.
Namun demikian, tidak semua pulau dihuni penduduk, sehingga kepadatan penduduk di masing-masing pulau sangat bervariasi.
Kepadatan penduduk Indonesia (141 penduduk per km2) tidak lebih tinggi dibandingkan dengan Bangladesh (1.266 penduduk per km2), Nigeria (226 penduduk per km2), dan Pakistan (286 penduduk per km2) yang jumlah penduduknya lebih rendah.
Apabila dibandingkan dengan wilayah di Indonesia, kepadatan penduduk Bangladesh setara dengan kepadatan penduduk di Banten (1.232 penduduk per km2). Sementara kepadatan penduduk Nigeria hampir setara dengan Kepulauan Riau (252 penduduk per km2). Sedangkan kepadatan penduduk Pakistan setara dengan Nusa Tenggara Barat (286 penduduk per km2).
Kepadatan penduduk yang tinggi dapat memunculkan tantangan tersendiri dalam pengelolaannya karena memiliki permasalahan yang lebih kompleks.
Di antara sepuluh negara dengan jumlah penduduk terbesar, kepadatan penduduk tertinggi dialami oleh Bangladesh (1.265,5 orang/km2). Negara lain yang juga memiliki kepadatan penduduk yang tinggi adalah Singapura dan Hongkong.
Kepadatan penduduk di kedua negara tersebut masing-masing 8,4 ribu dan 7,1 ribu penduduk per km2. Kondisi tersebut menempatkan Singapura dan Hongkong sebagai negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di Asia.
Peningkatan kepadatan penduduk terjadi karena pertumbuhan penduduk yang tinggi, sementara luas daratan bersifat tetap.
Jumlah penduduk yang banyak di satu sisi menjadi modal pembangunan, tapi di sisi yang lain akan menjadi beban apabila tidak disertai dengan kualitas yang baik.
Kualitas penduduk berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia, baik fisik maupun nonfisik (kecerdasan, mental, dan spiritual).
Kualitas penduduk sangat diperlukan untuk akselerasi pembangunan, sebab pembangunan akan optimal jika pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan produktivitas.
Data empiris menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan output perekonomian yang rendah. Perempuan Indonesia mulai menyadari akan hal ini
Hal tersebut seperti terlihat pada Pakistan, India, Bangladesh, dan Nigeria. Keempat negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang tinggi, kepadatan penduduk yang tinggi, dan capaian pembangunan manusia yang rendah.
Berdasarkan laporan UNDP 2020, Human Development Index-HDI 2019 India dan Bangladesh tergolong sedang dengan capaian 64,5 (peringkat ke-131) dan 63,2 (peringkat ke-133), sedangkan HDI Pakistan dan Nigeria masih tergolong rendah, baru mencapai 55,7 (peringkat ke-154) dan 53,9 (peringkat ke-161).
Negara tersebut semuanya memiliki PDB per kapita yang rendah dan bahkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Data terkini menunjukkan bahwa kemiskinan di India, Bangladesh, dan Pakistan mencapai lebih dari 20 persen, bahkan angka kemiskinan Nigeria mencapai 40 persen di tahun 2018.
Posisi Indonesia dalam pencapaian HDI berada pada urutan ke-107. Peringkat HDI Indonesia dibandingkan 10 negara berpenduduk banyak lainnya masih lebih baik dibandingkan dengan India, Bangladesh, Pakistan, dan Nigeria. Indonesia juga memiliki PDB per kapita lebih tinggi dari negara-negara tersebut.
Sementara Jepang dan Amerika Serikat adalah negara dengan jumlah penduduk yang tinggi. Mereka memiliki capaian HDI yang tinggi (ranking HDI Jepang dan Amerika Serikat termasuk 20 besar). PDB per kapita mereka sangat tinggi, yaitu lebih dari 40 ribu US$ pada tahun 2020.
Baca juga :Tahun 2021 6,87 Persen Penduduk Usia 10 Tahun lebih di Jawa Timur Buta Huruf
Hubungan antara kualitas penduduk dan PDB per kapita bersifat timbal balik dan dinamis. Kualitas penduduk yang tinggi memiliki produktivitas yang juga tinggi, sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.
Di sisi lain, penciptaan nilai tambah yang tinggi memungkinkan negara mendapatkan sumber pembiayaan yang lebih besar untuk pembangunan, sebagai akibatnya dengan kemampuan pembiayaan tersebut memungkinkan akselerasi pembangunan manusia.
Salah satu indikator penduduk yang perlu mendapat perhatian adalah komposisi penduduk, sebab indikator ini memiliki implikasi yang luas dalam pembangunan, seperti pasar tenaga kerja, pelayanan kesehatan, penyediaan jaminan pensiun, dan pelayanan pendidikan.
Komposisi penduduk yang terlalu didominasi oleh penduduk usia tua atau terlalu muda dapat berimplikasi pada tingginya beban pengeluaran negara.
Sebagai contoh, apabila komposisi penduduk lebih banyak pada kelompok usia anak, sebagai akibatnya maka anggaran negara akan lebih banyak dialokasikan pada pengeluaran pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, apabila komposisi penduduk lebih banyak yang berusia tua, maka anggaran akan lebih banyak dialokasikan untuk biaya kesehatan dan jaminan pensiun.
Keseimbangan komposisi penduduk dapat dilihat dari indikator rasio beban ketergantungan yang menggambarkan seberapa banyak penduduk usia nonproduktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.
Rasio beban ketergantungan memengaruhi kondisi ekonomi dan kualitas manusia suatu bangsa. Keterkaitan antara rasio beban ketergantungan dengan berbagai indikator pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia telah dikaji dalam beberapa penelitian.
Selain komposisi penduduk yang digambarkan dengan rasio ketergantungan, terdapat beberapa faktor demografi yang juga berimplikasi luas dalam pembangunan.
Faktor tersebut di antaranya adalah jumlah dan kualitas penduduk, sebaran penduduk menurut wilayah, dan akses penduduk untuk peningkatan kualitas SDM dan sumber daya lainnya.
