Wujudkan MPP Berkualitas melalui Penandatanganan Notakesepahaman

0
78
Wakil Presiden (Wapre) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, yang diselenggarakan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Jl. Jenderal Sudirman No. 69 Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (28/06/2022). (Foto: BPMI Setwapres)

(Vibizmedia – Jakarta) Reformasi birokrasi merupakan program strategis pemerintah dalam mewujudkan salah satu visi Indonesia Maju, yaitu dalam memberikan pelayanan yang mudah dan transparan kepada masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang penuh di dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya kesepakatan bersama yang tertuang dalam nota kesepahaman yang diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima, salah satunya melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Saya meminta penandatanganan nota kesepahaman tidak simbolis semata, tetapi benar-benar diwujudkan dengan mengesampingkan ego sektoral guna tercapainya penyelenggaraan MPP yang berkualitas,” ujar Wakil Presiden (Wapre) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, yang diselenggarakan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Jl. Jenderal Sudirman No. 69 Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (28/06/2022).

Menurut Wapres, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang praktis dan sederhana dalam mengurus administrasi, seperti akta kelahiran, pelayanan kesehata, pendidikan, pajak, hingga urusan kematian.

“Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak, hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana,” kata Wapres.

Adapun Wapres menjelaskan, urgensi pembangunan MPP yang diharapkan dapat segera direalisasikan di seluruh daerah diperuntukkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik serta meningkatkan investasi di daerah setempat.

“Mal Pelayanan Publik diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah. Oleh karena itu, MPP seyogianya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia,” terang Wapres.

Lebih jauh, Wapres memaparkan per Juni 2022 jumlah MPP yang telah diresmikan berjumlah 57 MPP. Selain itu, penyelenggaraan MPP saat ini masih terpusat di Pulau Jawa dengan jumlah 34 atau 60% dari 57 MPP yang telah ada.

“Baru terdapat 59 MPP, atau sekitar 11% dari 508 kabupaten/kota di Indonesia. Dengan demikian, kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menyediakan MPP pada setiap daerah,” tuturnya.

Wapres turut memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang sedang mengupayakan adanya MPP maupun yang telah memiliki MPP di daerahnya.

“Saya mengapresiasi kepala daerah yang telah menyelenggarakan MPP maupun yang sedang mempersiapkan MPP di daerahnya,” ucap Wapres.

Mengakhiri sambutannya, Wapres mengharapkan agar keberadaan MPP dapat memberikan kesejahteraan dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

“Semoga apa yang kita upayakan selama ini membawa kemaslahatan bagi kepentingan publik, serta berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya.