Wamenkeu Meminta Perbankan Tingkatkan Akses Kredit kepada UMKM

0
71
(Photo: Kemenkeu)

(Vibizmedia-Nasional) Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meminta perbankan tingkatkan akses kredit kepada UMKM untuk mendukung pencapaian target kredit atau pembiayaan perbankan sebesar 30 persen untuk UMKM pada tahun 2024.

Wamenkeu dalam acara Banking Service Excellence Awards 2022 yang diselenggarakan Infobank di Jakarta, Kamis (30/06) ungkapkan bahwa Presiden menyampaikan seyogyanya alokasi kredit perbankan untuk UMKM adalah 30 persen. Itu bukan mengubah klasifikasi. Artinya perbanyak UMKM dan perbanyak aksesnya kepada perbankan. Target tahun 2024 sebesar 30 persen akan dikerjakan bersama.

Wamenkeu juga sampaikan bahwa Kementerian Keuangan siap membantu perbankan terkait regulatory framework demi mencapai target 30 persen kredit untuk UMKM tersebut.
Kunci utama dari peran perbankan sebagai intermediary adalah kembali menyalurkan kredit kepada masyarakat. Demand-nya mulai ada, supply disruption-nya ada. Itu adalah pasar untuk perbankan menyalurkan kredit. Tentu dilakukan sesuai kemampuan.

Selain itu Wamenkeu mengharapkan perbankan dalam melakukan fungsi intermediary juga ikut mendorong penggunaan produk dalam negeri. Presiden sebelumnya juga ingatkan kalau kita belanja itu ya produk dalam negeri, baik untuk belanja pemerintah, apalagi belanja masyarakat. Ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa. Salah satu kuncinya adalah produk dalam negeri atau tingkat kandungan lokal yang ingin dimaksimalkan.

Saat ini Pemerintah sedang membenahi katalog belanja dengan sistem yang menuju arah penggunaan produk dalam negeri. Demikian juga dengan BUMN dan juga Pemerintah Daerah (Pemda).

Sektor perbankan diharapkan untuk tingkatkan juga kredit yang mendukung keberlanjutan keuangan untuk sektor dan jasa yang mendukung terwujudnya energi hijau. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pemenuhan net zero emission.

Wamenkeu juga tambahkan jika melihat realita jangka pendek, beberapa negara seperti Jerman kembali ke energi fosil karena terjadinya gejolak geopolitik. Namun demikian, Wamenkeu menilai transisi menuju energi hijau dan ekonomi hijau harus tetap dilakukan untuk jangka menengah dan panjang.