JFT Penyuluh Sampaikan Corpu Soal Sengketa Waris

0
60

(Vibizmedia – Jateng) SEMARANG – Apel pagi merupakan sarana yang tepat untuk menyampaikan Corporate University (Corpu). Seperti halnya pagi ini, di halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah,Kamis (30/6). Saat apel pagi, JFT Penyuluh Hukum, Agus Winoto, membagikan wawasan terkait pedoman pembagian harta warisan.

Dalam kesempatan tersebut, Agus menjabarkan pedoman pembagian harta warisan dengan menilik kasus yang sedang berkembang yaitu polemik perebutan harta warisan artis almarhum Dorce Gamalama antara kubu saudara kandung dan kubu anak angkat yang hingga hari ini belum rampung.

Agus menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa waris tertuang pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 sebagai landasan atau dasar hukum.

“Jika kita berpedoman dari dasar hukum, yang dimaksud dengan anak angkat yaitu anak yang kehidupan sehari-harinya dialihkan dari orang tua kandung kepada orangtua angkat berdasarkan putusan pengadilan” katanya.

Agus menambahkan, yang dimaksud dengan ahli waris itu adalah orang yang pada waktu meninggalkan pewaris, memiliki hubungan darah ataupun perkawinan, dan tidak terhalang sebagai ahli waris.

“Dengan demikian, anak angkat tidak termasuk ahli waris dan tidak berhak mewaris” sambungnya.

Pertanyaannya, apakah anak angkat bisa mendapatkan warisan? Dan berapa bagiannya? Agus menjelaskan bahwa anak angkat bisa mendapatkan warisan dengan adanya wasiat. Namun apabila tidak ada wasiat, anak tersebut diberikan wasiat wajibah.

“Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak tergantung dari kehendak pewaris. Dan anak angkat hanya bisa mendapatkan maksimal 1/3 dari harta warisan dari orang tua angkat atau pewaris” jelasnya.

Namun demikian, ditegaskan Agus, bahwa anak angkat tidak menutup kemungkinan bisa mendapatkan seluruh bagian harta warisan jika seluruh ahli waris yang ada menyetujui ataupun bersepakat untuk menyerahkan kepada anak anak angkat.

Seperti biasa, kegiatan apel pagi diikuti oleh Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan Pelaksana serta PPNPN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Jateng