Gelar Rapat Internal, Kepala Divisi Pemasyarakatan Ika Yusanti Bahas Strategi Ini

0
60

(Vibizmedia – Kalbar) Pontianak – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, Ika Yusanti, menggelar rapat internal dengan jajaran Divisi Pemasyarakatan yang dilaksanakan di ruang kerjanya pada Kamis (7/7).

Dalam rapat tersebut, Ika membahas strategi-strategi serta terobosan penting dalam rangka serapan  anggaran kegiatan yang ada dapat optimal dan tepat sasaran. Hal ini perlu dilakukan melihat minimnya anggaran yang tersisa karena sebagian anggaran dalam DIPA Kantor Wilayah tersebut masih terkunci (Automatic Adjustment).

“Minimnya anggaran yang tersisa bukan berarti tidak ada kerja di Semester II, diharapkan semua jajaran tetap semangat, kreatif dan menggali ide-ide untuk melaksanakan tusi dengan cara-cara yang efektif serta efisien meski tanpa didukung anggaran atau non budgeter,” tegas Ika.

Terdapat beberapa poin penting yang disampaikan oleh Ika kepada jajarannya yang diharapkan dapat mendorong optimalisasi anggaran yang tersedia saat ini yaitu dengan membuat Rencana Kerja Triwulan III, membuat Rencana Revisi yang terprogram dengan tepat, melakukan monitoring dan evaluasi di UPT Pemasyarakatan tanpa menggunakan anggaran kantor, serta pemenuhan Laporan Target Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2022 yang diluar indikator anggaran untuk tetap dilaksanakan dengan alternatif pelaksanaan secara daring atau virtual.

Selain itu, Ika juga turut membahas terkait pemenuhan Target Kinerja Pemasyarakatan B.07, dimana masih terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian diantaranya :

  • Laporan Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan SPPT–TI agar dilakukan secara menyeluruh pada seluruh UPT Pemasyarakatan Kalimantan Barat;
  • Melakukan Sosialisasi di UPT Pemasyarakatan khususnya Lapas dan Rutan secara daring/virtual tentang efektifitas instrumen SPPN untuk mencapai target 15% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian;
  • Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Perawatan, Kesehatan, dan Rehabilitasi harus ada tindak lanjut atau feedback dari Lapas Kelas II A Pontianak dan Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak;
  • Melakukan koordinasi ke Lembaga Sertifikasi untuk Narapidana mendapatkan sertifikat profesi dan melakukan Sosialisasi ke Lapas dan Rutan;
  • Bagi Lapas Produktif yang menjadi Pilot Project yaitu Lapas Kelas II A Pontianak akan dilaksanakan Monev sebagai tindak lanjut efektivitas Pilot Project Lapas Produktif;
  • Pelaksanaan Bimtek Mitigasi Risiko mengikuti arahan dan petunjuk dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan lakukan koordinasi terkait.

Masih dalam rapat tersebut, Ika juga turut mendorong jajaran Divisi Pemasyarakatan agar dapat segera membuat Standar Layanan Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang nantinya dapat menjadi patokan atau tolak ukur dalam memperbaiki pelayanan publik khususnya dalam jajaran Pemasyarakatan itu sendiri. (ft/nar : abe/eth_)

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Kalbar