Mundurnya Boris Johnson dari Krisis Kepemimpinan di Inggris

0
271
Twitter Boris Johnson

(Vibizmedia – International) Pada awal bulan Juli 2022, sepertiga daripada jajaran menteri Inggris, beserta dengan para diplomat perdagangan Inggris, meninggalkan jabatan mereka dalam kabinet Boris Johnson yang kedua, yang berakhir dengan mundurnya Boris Johnson dari posisinya sebagai Perdana Menteri Inggris pada 7 Juli lalu.

Pada 5 Juli, diawali dengan skandal Chris Pincher akibat kasus pelecehan seksual, Rishi Sunak dan Menteri Kesehatan dan Sosial Sajid David mengundurkan diri. Pengunduran diri ini diikuti oleh lebih banyak lagi pejabat Inggris yang diangkat oleh Boris Johnson, menunjukkan ketidakpercayaan kabinet Inggris terhadap perdana menteri mereka sendiri, sehingga membahayakan posisi Boris Johnson sebagai Perdana Menteri. 

Pada 7 Juli, 60 anggota Parlemen Inggris mengundurkan diri dari jabatan mereka dalam pemerintahan dan jabatan mereka sendiri dalam partai. Setelah berhari-hari menolak untuk mengundurkan diri, Boris akhirnya mengundurkan diri dari posisinya sebagai pemimpin Conservative Party di Inggris. 

Runtuhnya pemerintahan Boris Johnson bermula dari suatu kejadian di masa pandemi, yang di publik Inggris dikenal dengan sebutan Partygate. Partygate adalah skandal politik yang membawa dampak besar bagi citra Boris Johnson di mata publik. Partygate bermula dari pesta-pesta dan acara-acara yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan serta anggota partai pada saat pandemi COVID-19 sedang meningkat di Inggris pada tahun 2020 dan tahun 2021. Pesta-pesta ini berlangsung ketika sebagian besar masyarakat Inggris sedang mengalami penderitaan akibat berbagai kebijakan lockdown yang bekepanjangan. Pesta-pesta dan berbagai acara-acara ini berlangsung di 10 Downing Street, kantor Perdana Menteri Boris Johnson, taman-taman yang ada di 10 Downing Street, serta dilakukan juga di berbagai gedung pemerintahan. 

Laporan-laporan di media menimbulkan reaksi yang negatif dari warga Inggris. Pada awal Januari 2022, ditemukan ada 12 pertemuan-pertemuan yang diinvestigasi oleh kepolisian London, dan 3 diantaranya dihadiri secara langsung oleh Boris Johnson. Polisi London mengenakan 126 denda kepada 83 orang yang menghadiri acara-acara yang melanggar protokol COVID tersebut, termasuk kepada Boris Johnson dan istrinya, Carrie Johnson. Beberapa menteri dari kabinet Johnson meminta maaf atas kejadian ini.

Laporan pertama mengenai Partygate ini dimulai pada 30 November 2021, dimana media Inggris Daily Mirror melakukan acara-acara yang melanggar protokol COVID pada saat musim Natal. Johnson menyatakan bahwa acara dia patuh pada protokol COVID 19, dan tidak ada pesta yang dilakukan. Seminggu kemudian, sebuah video yang melakukan penghinaan terhadap wartawan yang mempertanyakan terhadap pesta tersebut muncul ke publik. Sekretaris Pers Allegra Stratton, yang juga ada dalam video tersebut, mengundurkan diri dari jabatannya saat video tersebut muncul di publik. Berbagai anggota pemerintahan lainnya yang muncul dalam video tersebut juga mengakui ada pesta yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2020. 

Pada Januari 2022, laporan lain muncul bahwa sebuah pesta minum-minum juga pernah dilakukan pada 20 Mei 2020 di taman 10 Downing Street, ketika seluruh Inggris sedang mengalami lockdown. Johnson mengakui bahwa dia memang ada di pesta tersebut, dan meminta maaf kepada publik Inggris. Johnson juga meminta maaf kepada Ratu Inggris Elizabeth II ketika dia juga melakukan pesta pada 16 April 2021, satu hari sebelum acara penguburan Pangeran Philip, ketika lockdown yang ketiga sedang berlaku di seluruh Inggris. Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa Johnson juga mengadakan pesta ulang tahun pada bulan Juni 2020.

Publik yang mengetahui berbagai kejadian ini merasa sangat kecewa dengan pemerintahan Boris Johnson. Lockdown pertama yang berlangsung di Inggris berlangsung sejak bulan Maret ini berlangsung dengan sangat ketat di Inggris. Semua toko yang menurut pemerintahan Inggris tidak penting diperintahkan untuk ditutup, para polisi diberikan kuasa penuh untuk mendenda pelanggar protokol COVID dan memulangkan siapapun ke rumah mereka masing-masing, dan polisi diberikan hak untuk membubarkan pertemuan apapun yang dihadiri lebih dari 2 orang. Warga Inggris dilarang untuk keluar dari rumah kecuali untuk berolahraga sekali sehari, berbelanja, atau pergi ke rumah sakit. 

Perilaku Boris Johnson dan anggota partai Konservatif lainnya memicu kekalahan yang sangat buruk di Shropshire Utara, dimana kandidat dari partai Liberal Demokrat Helen Morgan mengalahkan kandidat dari partai Konservatif Neil Shastri-Hurst dengan sangat telak, dimana Morgan memperoleh 47.2% dari suara di Shropshire Utara. Shropshire Utara padahal adalah wilayah yang merupakan wilayah yang aman bagi partai Konservatif, dimana pemilihan yang serupa pada tahun 2019 dimenangkan oleh partai Konservatif dengan sangat mudah, dimana kandidat partai Konservatif Owen Paterson memperoleh 62.7% dari suara masyarakat, dengan telak memukul kandidat dari partai Labor maupun partai Liberal Demokrat. Morgan sendiri hanya mendapat 10% suara pada tahun 2019, peningkatan suara Morgan sampai 472% memberikan kekhawatiran kepada partai Konservatif, dimana insiden ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan lockdown yang dilakukan oleh Boris Johnson. Di Shropshire Utara, kekalahan ini merupakan kekalahan pertama bagi partai Konservatif dalam 118 tahun.

Kebijakan Boris yang melakukan lockdown dengan keras namun juga melakukan pesta juga berdampak keras kepada pemilihan lokal pada tahun 2022. Hasil pemilihan lokal 2022 secara keseluruhan menunjukkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintahan Boris Johnson, dimana partai Konservatif kehilangan 336 councillors di Inggris, 63 councillors di Skotlandia, dan 86 councillors di Wales, dan lawan partai Konservatif, yaitu partai Labor dan partai Liberal Demokrat, mendapat banyak councillors baru.

Berbagai hasil buruk ini mendorong partai Konservatif sendiri untuk menekan Boris Johnson mengundurkan diri. Mundurnya pejabat-pejabat Konservatif di kursi pemerintahan, menurut aturan dan kebiasaaan pemerintahan parlementer di Inggris, adalah suatu cara untuk menunjukkan kepada perdana menteri yang berkuasa, di dalam hal ini Boris Johnson, bahwa pemerintahan yang sekarang telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Dengan banyaknya menteri dan pejabat yang mengundurkan diri, nyata bagi Boris Johnson bahwa partainya sendiri pun sudah tidak memiliki kepercayaan padanya.

Sampai kepada 7 Juli, lebih dari 60 pejabat telah mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing. Menghadapi tekanan ini, Boris Johnson akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai PM Inggris. Pada hari yang sama, pada 7 Juli 2022, setelah memberitahukan niatnya kepada Ratu Inggris, Boris Johnson mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris. Johnson akan tetap berkuasa sementara sebagai Perdana Menteri sampai partai Konservatif memilih pemimpin mereka yang baru, yang diperkirakan akan berlangsung dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September.

Pada saat berita ini diturunkan, sudah ada 2 calon yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai calon pemimpin partai Konservatif, yaitu Suella Braverman, seorang jaksa agung wanita, serta Tom Tugendhat, seorang anggota parlemen dari Tonbridge.