Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara

0
53

(Vibizmedia – Kalbar) Pontianak – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Harniati, membuka kegiatan Bimbingan Teknis Analisis Dan Evaluasi Hukum Tahun 2022 di Aula Kanwil, Kamis (07/07).

Kegiatan diawali dengan laporan ketua panitia, Kepala Bidang Hukum, Edy Gunawan. Dalam laporannya, Edy melaporkan peserta pada kegiatan ini adalah Koordinator Substansi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, Erna Priliasari, Analis Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, Yerrico Kasworo, Kepala Biro Hukum dan Bagian Hukum se-Kalimantan Barat, Sekretaris DPRD se-Kalimantan Barat, Pejabat Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Analis Hukum se-Kalimantan Barat, serta Perancang Peraturan Perundangan-undangan dan Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Edy juga melaporkan maksud dari Pelaksanaan Bimbingan Teknis Analisis dan Evaluasi Hukum adalah untuk untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum dalam rangka pengembangan metode analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang tengah dikembangkan oleh BPHN.  Tujuan dari Pelaksanaan Bimbingan Teknis Analisis dan Evaluasi Hukum adalah tersusunnya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi yang berkualitas yang dapat berkontribusi bagi penataan regulasi nasional sebagaimana diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan serta pembukaan secara resmi oleh Kepala Divisi Yankumham. Dalam sambutannya, Harniati menyampaikan bahwa Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut menempatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai “batu uji” dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.

” Karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, diharapkan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, menjalankan amanah UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan serta mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional,” ucap Harniati.

Kondisi yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan konkret masyarakat. Hal ini mengakibatkan jumlah peraturan menjadi semakin banyak.

Gejala hiper regulasi ini masih ditambah dengan rendahnya kualitas sebagian besar peraturan yang ditunjukkan antara lain adanya ketidaksesuaian antara pilihan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang diaturnya, multitafsir, tumpang tindih, inkonsisten, disharmoni antar peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak efektif dan biaya tinggi.

Dikarenakan hal tersebut, maka harus dilakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari program penataan regulasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. (ft/nar:rzh)

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Kalbar