Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia Konsolidasikan Penyelenggaraan SDI

0
127
(Photo: Bappenas)

(Vibizmedia-Nasional) Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI) 2022 yang dilaksanakan Bappenas ini adalah untuk melaksanakan arahan Presiden untuk mengkonsolidasikan penyelenggaraan SDI, dukungan SDI untuk Registrasi Sosial Ekonomi, pelaksanaan SDI untuk menghindari tumpang tindih produksi data dan duplikasi pendataan yang terjadi pada instansi pusat dan daerah, monitoring dan evaluasi SDI secara triwulanan, hingga dukungan penyediaan Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk berbagi pakai data, yang selaras dengan kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), demikian yang disampaikan Menteri Suharso usai rapat yang diselenggarakan di Gedung Bappenas, Rabu (6/7).

Rapat Dewan Pengarah SDI telah sepakati poin-poin penting, di antaranya penguatan penyelenggaraan SDI untuk menghindari duplikasi data dan pendataan serta efisiensi anggaran melalui proses clearance pada kegiatan pendataan.

Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan sepakat akan menerbitkan Kode Referensi Khusus untuk perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan data dan penerapan kebijakan SDI di tingkat pusat yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dalam penyelarasan di daerah, untuk memastikan keterpaduan pengelolaan data di tingkat nasional.

Sebagai strategi mewujudkan Visi Indonesia 2045, SDI diarahkan untuk mendukung Transformasi Digital Nasional, termasuk membidik peningkatan data literacy, pemenuhan talenta digital, hingga pemanfaatan infrastruktur TIK nasional melalui PDN.

Menteri Johnny G. Plate sampaikan Kapasitas Pusat Data Nasional Sementara masih tersedia banyak. Dia mendorong memanfaatkan aplikasi Platform as a Service di Pusat Data untuk melakukan interoperabilitas data dari yang sudah ada. Sesuai Roadmap Digital Indonesia 2021-2024, Kominfo telah menyiapkan ICT Infrastructure, untuk itu kita perlu SDM-nya juga. Ada program Digital Academy yang berkaitan dengan Digital Policy Makers bekerja sama dengan delapan Universitas top di dunia seperti National University Singapura, Tsinghua University di Beijing, Oxford University, Cambridge University, Harvard Kennedy School, dan lain-lain.

Dewan Pengarah SDI juga menyepakati untuk mendorong pemanfaatan data di Portal SDI oleh instansi pusat dan daerah untuk penerapan Big Data Analytics dan Artificial Intelligence, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan bahwa BPS mendukung penuh upaya sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan SDI sesuai arahan Presiden. Upaya tersebut dapat diakselerasi melalui implementasi SDI secara tematik yang menyasar isu-isu strategis nasional, misalnya Reformasi Sistem Perlindungan Sosial melalui pendataan Registrasi Sosial Ekonomi. Terkait pendataan ini, Dewan Pengarah SDI turut menyepakati dukungan Raperpres Perlindungan Sosial Ekonomi dan pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi dalam Forum SDI Pusat.

Kepala BSSN Hinsa Siburian menegaskan, implementasi SDI beserta seluruh komponen pendukung, meliputi SPBE hingga SPLP, dilaksanakan dengan prinsip menjaga keamanan sistem. Sebagai instansi yang mengoordinasikan keamanan SPBE, BSSN telah memberikan dukungan teknis dalam keamanan SDI melalui peningkatan kapasitas SDM pengelola SDI, penyediaan panduan keamanan teknis, dan layanan teknis.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menyatakan akan segera menindaklanjuti usulan Dewan Pengarah SDI mengenai kesepakatan peningkatan peran Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung penyelenggaraan SDI di tingkat daerah. Langkah ini dilakukan dengan menjalankan berbagai strategi tindak lanjut yang menjadi usulan Dewan Pengarah kepada Kemendagri.