Cegah Pelanggaran KI, Kanwil Kemenkumham NTT Laksanakan Pengamatan di Larantuka

0
63

(Vibizmedia – NTT) Larantuka – Dalam upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual, Tim Kanwil Kemenkumham NTT yang dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, I Gusti Putu Milawati melaksanakan pengamatan wilayah terhadap potensi pelanggaran kekayaan intelektual di Kabupaten Flores Timur, Jumat (8/7/2022).

Tim terlebih dahulu berkunjung ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Flores Timur guna memperoleh informasi terkait pusat perbelanjaan yang ada di Kota Larantuka dan berkoordinasi terkait pemenuhan kekurangan dokumen deskripsi Indikasi Geografis Tenun Ikat Flores Timur.

Kehadiran Tim disambut oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Flores Timur, Siprianus Sina Ritan. Beliau mengungkapkan terima kasih kepada Tim Kemenkumham NTT atas kehadiran di Kab. Flores Timur dalam upaya menyadarkan masyarakat terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

Beliau juga menyampaikan kesiapan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Flores Timur sebagai sekretariat Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ikat Flores Timur dalam upaya revisi dokumen deskripsi IG agar proses pengajuan permohonan segera terselesaikan.

Usai pertemuan, Tim Kanwil Kemenkumham NTT didampingi Tim Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Flores Timur melakukan pengamatan pada beberapa pusat perbelanjaan dan sentra Tenun Ikat di Kota Larantuka.

Dalam pengamatan Tim dijumpai beberapa pelaku usaha di pusat oleh-oleh yang telah memiliki merek terdaftar untuk produk makanan lokal yang dijual sehingga Tim memberikan penjelasan terkait upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual dan prosedur pelaporan tindak pidana kekayaan intelektual jika terjadi dugaan pelanggaran.

Dalam kesempatan ini Tim juga mensosialisasikan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

PP tersebut memuat tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dan ataupun pada layanan publik salah satunya adalah cafe.

Dalam pengamatan ke beberapa swalayan, Tim menemukan bahwa swalayan-swalayan tersebut telah menggunakan merek jasa namun belum mengaku permohonan untuk pendaftaran merek. Tim pun menjelaskan terkait pentingnya pendaftaran merek untuk mencegah pihak lain menggunakan nama merek yang sama.

Dalam diskusi tersebut pihak pengelola swalayan berkeinginan untuk melakukan pendaftaran merek jasa dan berkomitmen untuk selalu menjual produk-produk original salah satunya dengan cara memasok barang dari distributor-distributor resmi.

Selanjutnya Tim mengunjungi salah satu pusat produksi Tenun Ikat Flores Timur yang juga merupakan anggota MPIG Tenun Ikat Flores Timur. Tim menghimbau agar para penenun terus meningkatkan kualitas produksi dan promosi menggunakan media sosial sehingga dapat menjaga reputasi Tenun Ikat Flores Timur.

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham NTT