Kadiv Keimigrasian Paparkan Peta Kebutuhan UKK “Embrio” Kantor Imigrasi di Kabupaten Ende

0
61

(Vibizmedia  – NTT ) Ende – Usai bertemu Bupati Ende, Djafar H. Achmad, pembahasan mengenai rencana pembangunan Kantor Unit Kerja Keimigrasian (UKK) kembali dimatangkan bersama perangkat daerah terkait di Pemda Kabupaten Ende, Kamis (7/7/2022). Meminjam tempat di Aula Lapas Kelas IIB Ende, Kepala Divisi Keimigrasian, I. Ismoyo memaparkan peta kebutuhan Kantor UKK secara lebih rinci.

“Berdasarkan Peraturan MenPAN-RB dan Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2019, pembentukan kelembagaan Imigrasi dimulai dari lembaga non struktural sebagai embrio yang dikenal Unit Kerja Keimigrasian,” ujarnya.

Menurut Ismoyo, UKK tersebut nantinya akan menjadi cikal bakal pembentukan Kantor Imigrasi. Setidaknya setelah tiga tahun UKK beroperasi dengan penilaian baik. UKK ini nantinya berada langsung di bawah Kantor Imigrasi yang membawahi wilayah kerja terdekat. Dalam hal ini, Pemda Kabupaten Ende akan banyak berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere.

“Teknis operasional akan dilaksanakan bersama oleh Pemda Kabupaten dan Kantor Imigrasi Maumere di bawah supervisi Kepala Kanwil Kemenkumham NTT,” jelasnya.

Ismoyo menambahkan, pelayanan publik dibangun secara modern dan memperhatikan semua aspek pelayanan publik dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pelayanan publik oleh UKK akan mendapatkan pengawasan dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB. Dimana evaluasi nantinya dilaksanakan setiap tahun. Sebagai gambaran, pelayanan keimigrasian di UKK yang membutuhkan adanya booth WNI dan WNA, ruang proses WNI, serta ruang pemeriksaan WNI dan WNA. Disamping juga ruangan dan sarana prasarana lainnya, seperti ruang Kepala UKK dan ruang Supervisor, ruang rapat, ruang tunggu, ruang server, ruang penyimpanan BMN dan Dokumen Keimigrasian, ruang ibadah, pantry, loker, meja costumer service, meja security, ruang arsip, ruang janitor, ruang laktasi, ruang tamu, toilet, parkiran dan pos security, ruang genset, unit tata usaha, dan tempat tinggal pegawai.

“Akan lebih baik kalau UKK juga dipersiapkan untuk layanan WNA karena disini ada objek wisata Danau Kelimutu, wisatawan pasti banyak datang,” paparnya.

Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone menekankan agar pelayanan keimigrasian yang nantinya diterapkan di UKK benar-benar memenuhi standar pelayanan publik. Termasuk dapat memberikan prioritas layanan terhadap kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui serta penyandang disabilitas. (Humas/rin)

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham NTT