Home Berita Berita Penyuluh Hukum Ceramah Soal Conflict Of Interest Hacking

Penyuluh Hukum Ceramah Soal Conflict Of Interest Hacking

0
60

(Vibizmedia- NTT) KUPANG – Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham NTT melakukan penyuluhan hukum kepada anak didik pemasyarakatan (andikpas) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang, Jumat (8/7/2022). Acara tersebut dibuka oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin, Sahid Andriyanto Arief mewakili Kepala LPKA Kupang.

Materi pertama dibawakan oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda, Nikolas Tak tentang membangun komunikasi dan pencegahan konflik kepentingan (Conflict of Interest) antara warga binaan. Materi ini bertujuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan di lingkungan pekerjaan di antara warga binaan, menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja bagi warga binaan yang bersangkutan, mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian antara warga binaan, menegakkan integritas dan menciptakan suasana yang bersih dan berwibawa di LPKA.

“Benturan kepentingan adalah situasi dimana warga binaan memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya karena faktor kedekatan dengan petugas,” jelasnya.

Nikolas kemudian menjelaskan beberapa bentuk benturan kepentingan seperti menerima gratifikasi, menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan, memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi, penyalahgunaan jabatan, penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang dan rangkap jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dan sejenis atau tidak sejenis yang menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.

“Ada beberapa tahapan penanganan benturan kepentingan dimulai dari penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan kemudian identifikasi situasi benturan kepentingan,” ujarnya.

Setelah itu, imbuh Nikolas, dilanjutkan dengan penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan dan yang terakhir dilakukannya serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara berada dalam situasi benturan kepentingan. Menurut Nikolas, komitmen dan keteladanan pemimpin, partisipasi warga binaan dan pegawai, langkah preventif dan penegakan kebijakan penanganan konflik kepentingan dilanjutkan dengan pemantauan dan evaluasi adalah hal yang penting dalam menghapus benturan kepentingan.

“Cara untuk mengatasi benturan kepentingan ialah dengan melaporkan adanya dugaan benturan kepentingan kepada petugas atau atasan langsung kemudian dari laporan ini harus diperiksa kebenarannya, yang terakhir adalah pengambilan tindakan,” terangnya.

Penyuluh Hukum Ahli Muda, Cornelia Y. Radho melanjutkan pada materi kedua berjudul resiko kawin lari. Sebelum masuk ke materi utama, Cornelia terlebih dahulu memberikan pemahaman soal perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Jadi hanya bisa antar laki-laki dan perempuan, jika sesama jenis maka tidak bisa,” ujarnya.

Cornelia kemudian menjelaskan asas-asas perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, asas monogami, calon suami istri telah matang jiwa dan raga untuk dapat melangsungkan perkawinan, sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kemudian dicatat menurut perundang-undangan, serta hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang. Dijelaskan pula bahwa syarat perkawinan menurut pasal 6 Undang-Undang Perkawinan ialah berusia minimal 19 tahun.

“Namun jika berusia di bawah 19 tahun harus mendapat izin dari orangtua, harus didasarkan persetujuan kedua calon suami istri kemudian adanya izin dari orangtua atau wali,” jelasnya.

Menurut Cornelia, kawin lari seringkali terjadi karena beberapa alasan. Utamanya menyangkut syarat perkawinan yang belum terpenuhi. Kawin lari biasanya terjadi karena tidak mendapat izin orangtua atau lamaran ditolak, kemudian antara perempuan dan laki-laki telah berbuat yang bertentangan dengan hak adat dan hukum agama misal perempuan sudah hamil di luar nikah, serta tidak punya cukup biaya perkawinan.

“Kawin lari ini membawa resiko jika dilakukan dengan anak di bawah umur, menurut pasal 332 KUHP jika wanitanya di bawah umur maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika kawin lari atau membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat/kekerasan/ancaman kekerasan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun,” lanjutnya.

Cornelia menegaskan, kawin lari harus dihindari karena membawa berbagai dampak negatif. Dari sisi sosial bisa dikucilkan masyarakat, tidak diakui secara adat dan mendapat sanksi adat. Sementara dari sisi hukum bisa terjadi masalah dalam administrasi negara, tidak diakui oleh negara dan anak dari pelaku kawin lari dianggap anak luar nikah. Kemudian dari sisi kualitas pernikahan itu sendiri tidak ada kepastian hubungan pelaku kawin lari sehingga berdampak mudah berpisah dan tidak bertahan lama.

CPNS Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Brian Jati memberikan materi terakhir berjudul hukum hacking dan cracking. Menurutnya, anak muda berpotensi menjadi korban maupun pelaku dari dua tindakan tersebut karena kehidupan generasi muda sangat erat dengan teknologi. Hacking adalah tindakan untuk masuk secara ilegal/tidak sah/ tanpa izin ke dalam suatu sistem, jaringan atau perangkat digital dengan cara apapun. Tindakan hacking bisa diibaratkan sebagai orang yang masuk menerobos ke dalam rumah tanpa izin pemilik rumah. Sementara cracking adalah tindakan untuk masuk ke dalam suatu sistem, jaringan, perangkat digital dengan tujuan untuk merusak sistem, mengcorrupt file, mencuri data atau informasi pengguna.

“Jadi perbedaannya ialah cracking itu diibaratkan masuk ke dalam rumah seseorang dengan tujuan merusak atau mencuri,” jelasnya.

Brian melanjutkan bahwa hacking maupun cracking tidak harus dilakukan dengan cara rumit seperti yang biasa ditampilkan di film-film. Hanya dengan mengintip password seseorang ketika dia tidak sadar atau lengah saja kemudian menggunakan password itu untuk masuk ke dalam perangkatnya ketika dia meninggalkan perangkatnya, itu sudah termasuk hacking karena sudah masuk tanpa izin.

“Bisa juga melalui social engineering misalnya berpura-pura menjadi petugas untuk meminta data pribadi teman-teman,” lanjutnya.

Brian menjelaskan bahwa tindakan hacking dan cracking diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam pasal 30, 31, 46 dan 47.

“Termasuk penggunaan keylogger dan software-software yang bertujuan untuk mengetahui yang dilakukan pengguna komputer atau sistem itu dapat dipidana melalui pasal 31 Undang-Undang ITE,” ujarnya.

Brian mengimbau agar peserta tidak menyebarkan informasi pribadi, terus melakukan update software untuk mencegah terjadinya tindak pidana hacking dan cracking dan melaporkan jika menjadi korban tindak pidana tersebut. Acara kemudian ditutup dengan kesan dan harapan dari Kepala Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin, Dipson Didok.

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Maluku