Sosialisasikan Penjamin Keimigrasian, Ismoyo : Cegah Permasalahan Orang Asing yang Menjadi Beban Negara

0
56

(Vibizmedia РNTT) Ende РKepala Divisi Keimigrasian, I. Ismoyo mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait penjamin keimigrasian kepada rohaniwan dan biarawati asing yang berkarya di Keuskupan Agung Ende, Jumat (8/7/2022). Kegiatan ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Kanwil Kemenkumham NTT di Kabupaten Ende. Sehari sebelumnya, Kadiv Keimigrasian bersama Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone telah bertemu dengan Bupati Ende, Djafar H. Achmad untuk membahas usulan pembangunan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Kota Pancasila.

Sosialisasi dibuka Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, Eko Julianto Rachmad. Dikatakan, Keuskupan Agung Ende yang telah eksis sejak tahun 1913 merupakan Penjamin Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal dan berkarya pada bidang keagamaan di tempat ini.

Sementara itu, Kepala Divisi Keimigrasian, I. Ismoyo menyampaikan, Orang Asing yang datang ke Indonesia termasuk Ende wajib memiliki Penjamin. Ketentuan mengenai penjamin keimigrasian diatur dalam Permenkumham Nomor 36 Tahun 2021. Para peserta sosialisasi diedukasi agar ikut memantau dan mencegah adanya penjamin fiktif, serta membangun interaktif peran serta masyarakat dalam memperluas penyebaran informasi kebijakan Keimigrasian

“Saya yakin Ende nanti akan berkembang, khususnya dari sektor pariwisata dengan Danau Kelimutu-nya yang berpotensi mendatangkan Orang Asing,” ujarnya.

Ismoyo menambahkan, Penjamin keimigrasian yang terdiri dari perseorangan dan korporasi baru dapat mengajukan permohonan izin keimigrasian bagi WNA setelah terdaftar di Direktorat Jenderal Imigrasi. Penjamin perseorangan harus memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya, WNI dan tinggal di Indonesia, berusia minimal 21 tahun, tidak dalam proses peradilan pidana, tidak dalam daftar cekal, dan berpenghasilan tetap/memiliki dana aktif yang cukup untuk jaminan.

“Sedangkan bagi Penjamin korporasi harus terdaftar sebagai badan hukum, tidak sedang dalam sengketa hukum, dan aktif beroperasi,” imbuhnya.

Ismoyo menekankan, Penjamin keimigrasian wajib bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia. Termasuk wajib melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat. Apabila Orang Asing yang dijamin telah habis masa berlaku izin tinggalnya atau dideportasi, penjamin juga wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing tersebut.

“Prinsipnya kita harus meyakinkan bahwa jangan sampai nanti ada permasalahan Orang Asing yang menjadi beban negara,” jelasnya.

Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Ende, Romo Yosef Daslan Moang Kabu menyambut baik kegiatan sosialisasi sebagai bentuk kolaborasi dan kerja sama antara Pemerintah dengan Keuskupan, yang sebenarnya telah terjalin lama. Hal senada disampaikan Sekjen Keuskupan Agung Ende, Romo Yohanes Stefanus Lando. Terlebih dalam setiap pertemuan dengan Kanwil Kemenkumham NTT, termasuk UPT Imigrasi di bawahnya yakni Kantor Maumere, selalu ada unsur informasi dan edukasi, disamping memaparkan terkait kebijakan pemerintah. (Humas/rin)

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham NTT