Transformasi Digital Diterapkan pada Pelayanan Dasar hingga Sektor Keuangan Negara

0
113
(Photo: Kemenkeu)

(Vibizmedia-Nasional) Transformasi digital terus diupayakan Pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sampaikan upaya Pemerintah untuk melakukan digitalisasi, mulai dari pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan, hingga pada sektor keuangan negara.

Menkeu sampaikan dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 di Bali, Senin (11/07) bahwa Menteri Kesehatan sekarang mencoba untuk melakukan digitalisasi. Transfer dari anggaran Pemerintah ke biaya operasi Puskesmas kesehatan itu bisa diharapkan by Puskesmas, by addres, by account number.

Seperti halnya pada sektor kesehatan, Menkeu menyatakan upaya digitalisasi untuk mentransfer biaya operasional sekolah (BOS) telah dilakukan sesuai dengan by school name, by school address, by school number, dan sudah dibangun aplikasi pembelian. Itu sebabnya setiap pembelian kebutuhan sekolah langsung terlihat di dalam aplikasi digitalnya sehingga memudahkan dalam pembuatan laporan BOS.

Dulu Bapak Presiden selalu meminta para menteri mensimplifikasikan karena kepala sekolah sibuk membuat laporan pertanggungjawaban mengenai berbagai macam pengeluarannya. Dengan digital, baik transfernya maupun belanjanya maka sekolah tidak perlu lagi membuat berbagai laporan,

Terkait dengan digitalisasi fungsi keuangan negara ke digital, Menkeu mencontohkan adanya penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, pembayaran pajak menggunakan e-billing, juga pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela yang telah berakhir 30 Juni lalu. Semuanya sudah menggunakan online.

Digitalisasi pada sektor keuangan negara juga diterapkan saat menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Hasilnya, banyak menarik partisipasi kelompok SBN retail. Itu digital juga sehingga bisa me-reach kepada kelompok milenial.

Menkeu juga menyampaikan dalam operasi perbendaharaan negara, saat ini semua kuasa pengguna anggaran juga dituntut untuk menggunakan digital payment. Dalam hal pengadaan barang pun digitalisasi digunakan sebagai penghubung dengan platform UMKM.

Menkeu tegaskan bahwa semuanya dilakukan secara bertahap, keuangan negara tidak hanya sekedar memberikan uang kepada Pak Johnny Plate (Kementerian Komunikasi dan Informatika) untuk membangun infrastruktur, untuk Kartu Prakerja, untuk PKH yang inklusif bansos, tapi kita juga mentransformasi cara kita bertransaksi.