Rapat Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau

0
34

(Vibizmedia – Kalbar) Pontianak – Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar, Edy Gunawan, membuka Rapat Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Rabu (13/07). Raspat dipimpin oleh Kasubbid FPPHD, Dini Nursilawati. Rapat diikuti oleh Biro Hukum  Sekretariat Daerah Provisi Kalimantan Barat Wilayah III, Tiopan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah  Kabupaten Sekadau, Tina (via zoom) dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Iis Sulaiha,  Achmad Yusuf, Cecilia V. S., Mus Artodiharjo, dan Delly Fanayitsha.

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini didasarkan asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat dan berada dalam posisi lebih baik untuk memobilisasi sumber daya secara mandiri serta untuk mencapai tujuan pembangunan  daerah.

Salah satu pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya desentralisasi fiskal, yaitu pemberian sumber-sumber penerimaaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing.  Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Setiap daerah harus diberikan sumber-sumber keuangan, baik yang bersumber dari pajak, retribusi daerah maupun bersumber dari dana perimbangan yang diberikan kepala daerah. Dengan adanya sumber keuangan yang memadai, akan memungkinkan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri. Selain itu pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan pada Pasal 23A bahwa setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian berdasarkan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga menyatakan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan daerah.

Salah satu obyek retribusi daerah yang sah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Perubahan perda Kabupaten Sekadau mengenai retribusi jasa usaha ini adalah dalam pengenaan tarif retribusi jasa sandar yang sebelumnya diatur tarif jasa sandar dengan sistem etmal yang merupakan tarif yang digunakan di laut, diubah menjadi per trip/call yang merupakan jenis tarif yang digunakan di sungai dan danau sesuai dengan keadaan di Kabupaten Sekadau. Dengan ditetapkan perda ini diharapkan dapat mengakomodir penarikan jasa usaha dalam hal jasa sandar di perairan sungai dan danau di Kabupaten Sekadau serta untuk mendukung salah satu tujuan dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan pembahasan analisis peraturan perundang-undangan terkait diatas disimpulkan bahwa pembentukan Raperda ini untuk ditunda terlebih dahulu, sambil menunggu dibentuknya Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022.

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Kalbar