Penanganan Perubahan Iklim Perlu Koordinasi Semua Pemangku Kepentingan

0
65
(Photo: Kemenkeu)

(Vibizmedia-Jakarta) Untuk mencapai tujuan dalam upaya penanganan perubahan iklim diperlukan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, demikian dinyatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Salah satunya melalui pembangunan ekosistem pembiayaan perubahan iklim.

Itulah sebabnya mengapa Indonesia juga perlu membangun ekosistem dari keseluruhan pembiayaan perubahan iklim, ungkap Menkeu saat menjadi pembicara pada Side Event G20 dengan tema “Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia”, yang diselenggarakan di Bali pada Rabu (13/07).

Menkeu menjelaskan bahwa penanganan perubahan iklim tidak hanya perlu dilakukan oleh PLN, Pertamina, Kementerian Keuangan, dan Kementerian terkait saja. Menkeu mengatakan dalam membangun ekosistem pembiayaan ini, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar dapat mengembangkan taksonomi yang tepat untuk pembiayaan iklim. Selain itu, pada tataran global, pembahasan taksonomi ini juga sudah dibahas di tingkat ASEAN.

Apabila anda mencemari karbondioksida (CO2) ini adalah milik seluruh dunia. Apabila anda mengurangi CO2, anda menciptakan manfaat bagi seluruh dunia. Karena itulah taksonomi perlu dibahas di tingkat regional bahkan global.

Ketika Indonesia berkomitmen untuk mengurangi CO2 untuk menghindari ancaman perubahan iklim maka Indonesia juga bekerja keras dengan cara yang kredibel untuk mewujudkan komitmen tersebut. Upaya dan komitmen itu membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang erat bersama semua pemangku kepentingan, terlebih di tengah situasi geopolitik yang menantang seperti saat ini, Menkeu menegaskan akan hal tersebut.