Hingga 2022 Ini, Ada 60.417 BUMDesa Telah Beroperasi di Desa

BUMDesa satu-satunya entitas badan hukum publik di desa dan mampu menjaga sekaligus mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa yang berkeadilan

0
85
BUMDesa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar sedang meninjau BUMDesa di Kota Ambon. FOTO: KEMENDES

(Vibizmedia-Nasional) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan SDGs Desa memposisikan BUMDesa bermakna penting di desa. Menurutnya, sampai dengan saat ini, ada sebanyak 60.417 BUMDesa telah beroperasi di desa, dari sebelumnya pada 2014 lalu baru berdiri 8.189 BUMDesa.

“BUMDesa mampu menjalankan SDGs Desa Tujuan ke delapan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, sekaligus SDGs Desa Tujuan ke 18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Tercatat pula berdirinya 6.583 BUMDesa Bersama sebagai wujud kerja sama usaha antardesa,” ungkap Abdul Halim dalam Inaugurasi Deepening Desa Brilian 2022 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 14 Juli 2022.

Gairah mendirikan BUMDesa pun meningkat bersamaan dengan terbitnya kebijakan peningkatan kualitas BUMDesa. Terutama, setelah UU 11/2020 tentang Cipta Kerja menguatkan posisi legal BUMDesa sebagai entitas badan hukum publik terbaru.

Dari 51.134 pada 2020, tumbuh 9.283 BUMDesa pada tahun 2021 hingga mencapai 60.417 BUMDesa pada 2022.

“Kegairahan desa juga terbaca dari alokasi untuk BUM Desa dalam APBDes. Dihimpun dari 74.961 desa, APBDes 2022 mencapai Rp117.043.527.429.902,” terang Abdul Halim.

Lebih lanjut, sebanyak Rp 867.665.917.380 dari volume APBDes 2022 dialokasikan untuk pendirian dan permodalan BUM Desa. Hal ini menunjukkan peran BUM Desa semakin menguat di desa-desa seiring dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menetapkan BUMDesa sebagai badan hukum yang dapat didirikan melalui peraturan desa.

Musyawarah desa pun berkedudukan istimewa karena menjadi lembaga demokratis tertinggi di desa yang pelaksanaannya dihadiri warga desa lintas golongan dan lintas kelas, lalu diakhiri dengan menyusun konsensus sedesa. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, keistimewaan musyawarah desa tetap dipertahankan sebagai basis awal pembentukan BUMDesa, maupun dalam pengambilan keputusan strategis BUMDesa, seperti kerja sama dengan swasta besar.

“PP 11/2021 menetapkan hanya ada satu BUM Desa di satu desa; one village one BUM Desa. Yang bisa ditambah ialah unit usaha BUM Desa,” jelas Abdul Halim.

Akuntabilitas sosial BUM Desa juga terjaga, melalui pelaporan tahunan Direksi BUMDesa ke hadapan warga desa melalui musyawarah desa kembali. Guna menghindari formalitas belaka dalam pendirian BUMDesa, saya menetapkan tidak ada keharusan dalam mendirikan BUMDesa.

“Hanya setelah muncul kebutuhan, setelah dipelajari melalui studi kelayakan pendirian BUMDesa, yang disesuaikan dengan potensi desa dan Kawasan sendiri, termasuk pertimbangkan kemampuan pengelolanya, barulah BUMDesa layak didirikan desa, dan BUMDesa Bersama barulah layak didirikan melalui kerja sama usaha antardesa,” tegas Abdul Halim

Abdul Halim menerangkan iika suatu BUMDesa mengalami kebangkrutan, maka PP 11/2021 telah menyediakan mekanisme untuk memulihkan kembali BUMDesa tersebut, baik dengan mengganti pengurus, menambah modal awal, maupun mengganti unit usaha. Semuanya akan sah, jika diputuskan dalam musyawarah desa kembali. Untuk memastikan berlangsungnya one village one BUMDesa, sistem pendaftaran resmi BUMDesa di bumdes.kemendesa.go.id hanya menerima satu BUM Desa dari satu desa.

“Satu desa tidak bisa mendaftar lebih dari satu BUM Desa. Dan, nama BUM Desa yang telah disetujui, yang telah ditandatangani Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi sendiri, tidak bisa diubah kembali. PP 11/2021, Permendesa 3/2021, dan Permenkumham 40/2021 merumuskan langkah-langkah pemrosesan badan hukum BUMDesa,” tegas Abdul Halim.

Untuk itu, pihaknya mengambil peran penting sebagaimana layaknya notaris: menerima dokumendokumen BUM Desa, menelaah dan mendiskusikan perbaikannya, hingga menentukan kelengkapan dokumen. Selanjutnya, secara elektronik hasil telaah Kemendes PDTT disampaikan kepada Kemenkumham. Dalam hitungan detik, setelah lulus dari pemeriksaan KemendesPDTT, maka Kemenkumham mengeluarkan nomor badan hukum BUM Desa tersebut.

“Sampai 14 Juli 2022, telah dikeluarkan nomor badan hukum bagi 7.616 BUM Desa dan 280 BUMDesa Bersama. Ukuran keberhasilan BUMDesa adalah manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa. Sumbangan BUMDesa untuk PADes menempati prioritas berikutnya,” ujar Abdul Halim.

Perlu diketahui, turunan Undang-undang Cipta Kerja menguatkan posisi BUM Desa, sekaligus meluaskan peluang usahanya. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa sudah meluaskan ruang usaha BUMDesa. Kerja sama BUMDesa tidak lagi dibatasi wilayah sekecamatan dan sekabupaten. Kini kerja sama BUMDesa bisa melampaui kabupaten/kota dan melintasi provinsi. BUMDesa Bersama tidak hanya didirikan antar desa sekecamatan, namun kini boleh sampai lintas provinsi.