Krisis Ekonomi Sri Lanka dan Jatuhnya Pemerintahannya

0
304
Krisis Ekonomi Sri Lanka
Ilustrasi Krisis Ekonomi Sri Lanka dan Jatuhnya Pemerintahannya (Sumber: Twitter)

(Vibizmedia – Kolom) Krisis ekonomi Sri Lanka tidak dimulai pada tahun 2022, tetapi dimulai pada tahun 2019. Ini adalah salah satu krisis terburuk yang dialami negara ini sejak merdeka pada tahun 1948. Sri Lanka saat ini mengalami inflasi yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 54.6 persen. Ini akibat habisnya cadangan dollar, serta kurangnya ketersediaan bahan-bahan pokok dalam negeri.

Kekacauan ekonomi yang berlangsung sejak tahun 2019 inilah yang mengakibatkan terjadinya gelombang protes yang luar biasa pada tahun 2022, yang berakhir dengan digulingkannya dinasti Rajapaksa dari pemerintahan Sri Lanka yang sudah berlangsung selama lebih dari 10 tahun.

Lihat: Beberapa Fakta Mengapa Sri Lanka Mengalami Krisis Ekonomi

Pada  Maret 2022, cadangan mata uang asing Sri Lanka hanya tinggal $1.9 milyar dollar, sedangkan hutang asing yang harus dibayar ialah $4 milyar dollar, dimana pada tahun 2022 kewajiban pemerintah Sri Lanka mencapai $8 milyar dollar. Pada April 2022, Sri Lanka menyatakan kebangkrutan dari negaranya, ini menjadikan Sri Lanka negara pertama di Asia yang menyatakan kebangkrutan pada abad ke 21.

Krisis ekonomi yang akhirnya menggulingkan Rajapaksa sebenarnya sudah terlihat pada tahun 2015, dimana berbagai analis maupun badan ekonomi telah memperingatkan Sri Lanka akan bahaya krisis ekonomi. Pada tahun 2015, perdana menteri yang berkuasa saat itu, Rani Wickremesinghe, telah mempersiapkan berbagai kebijakan fiskal untuk memperbaiki situasi ekonomi yang ada. Namun karena banyak pertimbangan politik segala kebijakan ini ditiadakan atau dikurangi, sehingga mengurangi dampak dari kebijakan ekonomi tersebut, dan malah menambahkan kebingungan di pasar.

Dalam tahun-tahun tersebut, berbagai kebijakan ekonomi dikaitkan dengan pemilu, sehingga banyak pemberian barang-barang gratis kepada masyarakat yang dilakukan secara berlebihan, sehingga membebani keuangan negara. Selain itu, banyaknya penggunaan “uang panas”, buruknya skema peminjaman uang, serta monopoli investasi asing hanya ke sektor perhotelan, membuat ekonomi Sri Lanka berada pada posisi yang membahayakan.

Melihat kondisi yang membahayakan ini, pemerintah yang berkuasa pada masa itu pun melakukan berbagai reformasi kebijakan moneter yang juga didukung oleh IMF (International Monetary Fund) untuk melakukan konsolidasi moneter. Berbagai usaha ini awalnya berhasil menekan laju inflasi. Berbagai kebijakan moneter yang dilakukan untuk mencegah krisis ekonomi antara lain ialah mereformasi kebijakan harga bahan bakar, meningkatkan pajak pertambahan nilai (PPN) ke 15 persen dari 11 persen, serta menambahkan barang-barang yang dikenakan pajak. Namun pada tahun 2019, semua kebijakan moneter yang berhasil menahan laju inflasi ini dibatalkan oleh pemerintahan yang baru.

Pada tahun 2019, pemerintah Sri Lanka juga berusaha mempertahankan Central Bank of Sri Lanka sebagai institusi yang independen, dengan melarang anggota pemerintahan manapun untuk ada dalam badan keuangan daripada Central Bank. Usaha juga dilakukan dengan melarang Central Bank untuk mencetak uang. Namun ketika partai Peramuna Party mengambil alih kekuasaan, maka semua kebijakan ini pun dibatalkan.

Empat Penyebab Utama Kehancuran Ekonomi Sri Lanka

Penyebab pertama dari kehancuran ekonomi Sri Lanka ialah terlalu besarnya pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemerintahan Rajapaksa. Rajapaksa melakukan pemotongan pajak besar-besaran, yang membuat defisit semakin bertambah akibat berkurangnya pendapatan negara dari pajak. Pengubahan aturan mengenai subjek pajak membuat jumlah pembayar pajak menjadi berkurang sebanyak 33.5%. 

Pengurangan pajak juga dilakukan terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) dimana PPN dikurangi lagi ke level 8 persen, lebih rendah dari sebelumnya. Rajapaksa juga mengurangi pajak perusahaan, dimana pajak perusahan dikurangi 4 persen, dari 28 persen mencapai 24 persen. Rajapaksa juga menghilangkan pajak 2% yang diterapkan ke seluruh pembayar pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur negara. Hilangnya penerimaan negara dari pajak membuat negara mengalami defisit, sehingga badan-badan finansial internasional mengurangi rating Sri Lanka, membuat Sri Lanka semakin sulit mencari pinjaman asing.

Pemerintahan Rajapaksa, walaupun menyadari defisit yang ada, tidak juga meningkatkan pajak. Untuk membayar biaya pemerintahan, Central Bank of Sri Lanka mencetak uang dengan jumlah besar-besaran. Central Bank of Sri Lanka menolak untuk meningkatkan bunga bank, meningkatkan pajak, ataupun mengurangi pengeluaran, tetapi Central Bank of Sri Lanka malah mencetak uang dalam jumlah besar, memicu ledakan inflasi di Sri Lanka.

Penyebab kedua dari kehancuran Sri Lanka ialah terjadinya pandemi dari COVID-19. Sri Lanka adalah negara yang cukup bergantung kepada sektor pariwisata, dimana 10% daripada GDP Sri Lanka ialah dari sektor pariwisata. Sektor ini sangat mengalami penurunan setelah berbagai aksi pengeboman yang terjadi pada 21 April 2019, dimana teroris melakukan berbagai aksi pemboman di berbagai hotel mewah dan berbagai gereja saat hari Paskah, yang menewaskan 269 jiwa, dan melukai lebih dari 500 orang. Kebanyakan daripada korban jiwa maupun korban luka ialah turis dan umat Kristen yang ada di Sri Lanka.

Pandemi COVID-19 membuat situasi pariwisata di Sri Lanka terus memburuk. Pada tahun 2018, sektor pariwisata menyumbangkan 5.6% kepada GDP dari Sri Lanka, namun pada tahun 2020 angka ini menurun 5 kali lipat, dimana pada 2020 hanya 0.8% yang disumbangkan dari sektor pariwisata. World Bank pada tahun 2021 memprediksi bahwa sektor pariwisata akan membaik, namun prediksi ini gagal.

Penyebab ketiga dari kehancuran Sri Lanka ialah perang Russia dan Ukraina. Perang ini membawa dampak yang besar untuk Sri Lanka. Russia adalah pasar terbesar kedua untuk ekspor teh dari Sri Lanka. Selain itu, pengunjung terbanyak Sri Lanka ialah warga Russia dan warga Ukraina. Dan ketika perang terjadi, maka pengunjung dari kedua negara ini pun mengalami penurunan drastis, dan belum ada tanda-tanda pemulihan kembali karena perang masih berlangsung di berbagai wilayah di Ukraina. 

Penyebab keempat ialah gagalnya Sri Lanka dalam sektor pangan, ketika Sri Lanka berusaha untuk mentransformasi sistem agrikultur mereka menjadi sistem bertani secara organik. Sebelum tahun 2021, Sri Lanka adalah negara yang dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan tidak memerlukan impor. Namun pada April 2021, presiden Gotabaya Rajapaksa mengumumkan bahwa Sri lanka akan melakukan transformasi agraria besar-besaran, dimana Sri Lanka hanya akan memperbolehkan pertanian secara organik, dimana setiap pupuk yang tidak bersifat organik akan dilarang. Hal ini sangat memukul produktivitas petani Sri Lanka, dimana kerugian akibat penurunan produksi teh mencapai $425 juta, serta penurunan 20% daripada produksi beras yang membuat Sri Lanka terpaksa melakukan impor beras sebesar $450 juta.

Sri Lanka yang sebelumnya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melakukan impor saat ini harus melakukan impor. Penanaman teh pun mengalami bahaya yang besar, dimana menanam secara organik akan mengurangi hasil panen sebanyak 50 persen, dan juga akan meningkatkan biaya menjadi 10 kali lipat. Hal ini sangat memicu krisis ekonomi, dimana Sri Lanka tidak punya bahan makanan pokok dan juga tidak memiliki pendapatan untuk melakukan impor bahan makanan pokok.

Pada November 2021, kebijakan yang membawa kerugian luar biasa ini akhirnya dicabut setelah diprotes oleh masyarakat, namun dampak dari kebijakan ini masih sangat terasa hingga hari ini. Pada bulan Mei 2022, pemerintah menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pupuk yang cukup, dan bahwa panen awal tahun diperkirakan akan mengalami kegagalan, dan stok beras yang ada di seluruh negara hanya akan cukup sampai kepada bulan September 2022.

Krisis Ekonomi Berdampak pada Kelangkaan Bahan Bakar 

Akibat daripada krisis ekonomi ini sangat berat bagi Sri Lanka. Kebutuhan dasar seperti listrik, bahan bakar, dan gas untuk memasak menjadi langka di Sri Lanka. Sejak Maret 2022, seluruh lampu jalanan di Sri Lanka telah dimatikan untuk menghemat listrik. Pada bulan Maret, bahan bakar dibatasi, dan tentara serta aparat militer dikerahkan untuk menjaga pom bensin untuk mencegah terjadinya kerusuhan dan kekerasan.

Pada bulan yang sama, setiap hari terjadi pemadaman listrik selama 7 jam untuk menghemat listrik. Pada akhir bulan, pemadaman ditingkatkan menjadi 10 jam per hari, dan pada bulan April ditingkatkan kembali menjadi 15 jam per hari, sehingga listrik hanya tersedia selama 9 jam di seluruh Sri Lanka. Pada akhir bulan Juni 2021, seluruh kendaraan bermotor dilarang untuk membeli bahan bakar, bahan bakar hanya digunakan untuk bus, kereta api, ambulans, serta truk yang membawa bahan makanan.

Lihat: Pertemuan G20: Menangani Inlasi, Salah Satu Terpenting

Dampak Terhadap Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Berbagai Sektor 

Sektor pendidikan pun terdampak, dimana semua ujian dibatalkan karena Sri Lanka tidak mempunyai kertas untuk melakukan ujian, dan negara tidak punya dana untuk melakukan impor kertas.

Di sektor kesehatan, rumah-rumah sakit mengalami kesulitan karena seringnya pemadaman listrik, bahkan di daerah tertentu para dokter terpaksa melakukan operasi hanya diterangi oleh senter dari ponsel. Obat-obatan serta peralatan-peralatan medis yang harus diimpor sangat mengalami kekurangan, dan banyak rumah sakit terpaksa tidak melakukan operasi karena kurangnya peralatan medis serta obat-obatan.

Berbagai kejadian sebagai dampak dari hancurnya ekonomi membuat terjadinya gelombang protes di Sri Lanka, yang bermula pada Maret 2022.  Puluhan ribu orang yang mendukung partai oposisi United People’s Force, yang dipimpin oleh Sajith Premadasa, memulai protes pada tanggal 16 Maret, meminta turunnya Rajapaksa dari kursi pemerintahan. Pada tanggal 30 Maret, Namal Rajapaksa, anak dari presiden Gotabaya Rajapaksa, dikerumuni oleh banyak orang yang meminta bahan bakar, sehingga gagal melakukan pembukaan lapangan olahraga.

Pada 31 Maret, protes besar-besaran dilakukan di depan kediaman presiden Gotabaya Rajapaksa. Pada awalnya protes dilakukan dengan spontan dan dengan damai, namun polisi membubarkan massa dengan gas air mata dan dengan water cannon, yang dibalas oleh massa dengan membakar bus yang membawa pasukan anti huru hara. Berbagai aksi protes terjadi di berbagai tempat di Sri Lanka, dan walaupun pemerintah Sri Lanka melakukan berbagai aksi penangkapan, protes di berbagai tempat terus terjadi.

Pada Mei 2022, rumah dari keluarga Rajapaksa dibakar oleh massa. Salah satu anggota keluarga Rajapaksa, Mahinda Rajapaksa, yang menjabat sebagai perdana menteri, mengundurkan diri. Namun karena presiden Gotabaya Rajapaksa belum juga mau mengundurkan diri, protes terus berlanjut.

Pada 9 Juli 2022, para demonstran menyerbu dan memasuki President’s Official House dengan paksa, walaupun telah dihalangi oleh polisi. Demonstran yang menyerbu masuk ke dalam rumah presiden tersebut berenang di kolam renang milik Rajapaksa, memasak di dapur, meminum alkohol, serta menikmati berbagai barang mewah yang dimiliki oleh Gotabaya Rajapaksa saat rakyat mengalami penderitaan. Gotabaya sendiri telah melarikan diri ke Maldives dengan pesawat udara, yang dilanjutkan dengan penerbangan dengan maskapai Saudia ke Changi Airport, Singapura.

Pada 14 Juli 2022, demonstran secara damai meninggalkan istana kepresidenan, dan pada tanggal yang sama Gotabaya menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya dengan presiden melalui e-mail. 

Walaupun Gotabaya telah mengundurkan diri, bayang-bayang krisis ekonomi masih sangat membayangi akan Sri Lanka. Saat ini Sri Lanka ada dalam krisis pemerintahan, akibat dari ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan yang ada, sehingga mungkin perlu diadakan pemilihan umum terlebih dahulu. Presiden sementara yang diangkat, Ranil Wickremesinghe, tidak diterima oleh rakyat. Tanpa adanya pemerintahan yang stabil, akan sulit bagi Sri Lanka untuk melakukan peminjaman ke badan asing untuk melakukan impor bahan-bahan pokok. 

Saat ini pemerintahan Sri Lanka telah mendekati IMF, India, China, Australia, Amerika Serikat, dan banyak negara lain untuk mencari pinjaman, namun belum ada kepastian dari berbagai pendekatan tersebut.