KKP Keluarkan Reformasi Regulasi Kuatkan Iklim Investasi Indonesia

0
59
reformasi regulasi
Forum Hukum Tahun 2022 dengan Tema “Dukungan Regulasi Dalam Mencapai Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan” , Senin 25 Juli 2022 (Foto: Dokumentasi KKP)

(Vibizmedia – Nasional) Dengan tujuan menguatkan iklim investasi di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan reformasi regulasi  guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui reformasi regulasi maka Kementerian Kelautan dan Perikanan mempermudah pelaku usaha mengembangkan potensi ekonomi yang ada di hulu hingga hilir sektor kelautan dan perikanan, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem.

Forum Hukum 2022

Saat membuka secara daring Forum Hukum Tahun 2022 dengan Tema “Dukungan Regulasi Dalam Mencapai Program Prioritas Kementerian  Kelautan dan Perikanan” dari Jakarta, Senin (25/7/2022), Menteri Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa dukungan reformasi regulasi untuk implementasi program prioritas KKP sangat vital, untuk menjaga momentum investasi para pelaku usaha yang akan berkontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat, memberikan distribusi pendapatan, dan mendukung pembangunan wilayah.

Saat ini ada sejumlah 2.398 regulasi telah dipetakan dalam bentuk Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri.

Sederhanakan Peraturan Agar Ramah Investasi

Kementerian  Kelautan dan Perikanan juga telah melaksanakan analisis dan evaluasi untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan agar ramah terhadap investasi dan merampingkan birokrasi perizinan dengan tetap memperhatikan dan menjaga kesehatan laut.

Menteri Trenggono menyampaikan bahwa permasalahan paling dominan dari regulasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aspek implementasi regulasi dan disharmoni. Kedua isu tersebut menunjukkan bahwa dari sisi materi muatan maupun implementasi regulasi masih banyak mengandung permasalahan baik dalam konteks norma maupun implementasinya.

“Dengan dukungan reformasi regulasi, kebijakan yang nantinya diterbitkan KKP membuat kegiatan berusaha berjalan mudah dan murah. Di sisi lain pelaku usaha memiliki kepatuhan tinggi terhadap regulasi yang sudah ditetapkan,” jelas Menteri Trenggono.

Selain itu Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar menerangkan bahwa acara Forum Hukum 2022 melibatkan  berbagai pihak yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan akademisi. Acara digelar secara hybrid dengan peserta lebih dari 100 orang.

“Melalui acara ini, Biro Hukum KKP sebagai panglima pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mendengar, menyerap, dan pada akhirnya menciptakan keseimbangan peraturan perundang-undangan yang pro terhadap iklim berusaha, namun di sisi lain tidak melupakan nilai-nilai kesehatan laut, dan berdampak pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat,” ungkap Antam.