Pemerintah Turunkan Kemiskinan Ekstrem secara Simultan dan Terintegrasi

0
59
Pengentasan Kemiskinan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Rapat Koordinasi Percepatan Kantong Kemiskinan di Wilayah Belawan bersama Wali Kota Medan Bobby Nasution. FOTO: KEMENKO PMK

(Vibizmedia-Nasional) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya menurunkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saat ini, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat adalah bekerja sama Pemerintah Kota Medan di Sumatera Utara dalam membenahi masalah kemiskinan ekstrem di Kecamatan Medan Belawan. Permasalahan yang ada di Medan Belawan masih cukup kompleks, mulai dari rumah yang tidak layak huni, lingkungan kotor, kemudian banjir rob yang sering melanda yang membuat masyarakat sulit mengakses air bersih, dan fasiltas sanitasi yang kurang memadai.

Presiden telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menargetkan pada tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0 persen.

“Nanti ada beberapa lokasi yang akan kita tangani secara simultan dan terintegrasi, mulai dari penataan lingkungan, perbaikan infrastruktur, sarana prasarana, masalah sanitasi, pengadaan air minum air bersih, dan fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, fasilitas untuk usaha itu akan kita rancang,” jelas Muhadjir usai melaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Kantong Kemiskinan di Wilayah Belawan bersama Wali Kota Medan Bobby Nasution, Kepala Pusat Pengembangan Informasi PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono, jajaran Kementerian PUPR, dan jajaran OPD Kota Medan, pada Kamis, 28 Juli 2022.

Saat ini, tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Sumatera Utara yaitu 3.06 persen atau sekitar 456 ribu jiwa. Sementara, tingkat kemiksinan ekstrem di Kota Medan pada tahun 2021 adalah 2.65 persen. Meski dari tingkat kemiskinan rendah, namun dari sisi jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak di Provinsi Sumut, yaitu sekitar 61 ribuan, dan Kota Medan termasuk prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Tahun 2022.

Sejauh ini, pemerintah Kota Medan dan pemerintah pusat telah memulai lakukan aksi nyata. Penataan kawasan, penataan rumah-rumah yang layak huni sudah dimulai oleh pemerintah kota. Kemudian, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR akan melakukan penataan kawasannya, termasuk air bersih, sanitasi, sarana prasarana akan ditata lebih semuanya akan ditata supaya lebih baik dan menjadi lingkungan yang sehat.

“Mudah-mudahan semua berjalan lancar dengan keterlibatan Pemerintah Kota Medan, dan seluruh aparat didukung oleh Pemerintah Pusat yakni Kementerian PUPR, Kemenkes, Kemensos, Kemendikbudristek akan bersama kita lakukan secara bergotong-royong,” ujar Muhadjir.

Untuk itu, dirinya juga meminta Pemkot Medan untuk melibatkan perusahaan swasta untuk membantu melalui program CSR, serta perguruan tinggi juga diharapkan ikut terlibat melalui program pengabdian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu, Menko PMK juga akan berkoordinasi dengan TNI AL untuk mempercepat penyelesaian masalah lingkungan kumuh di kawasan pemukiman di pesisir Kota Medan.

“Nanti saya akan koordinasikan dengan Bapak KSAL (Laksamana TNI Yudo Margono). Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan kita harapkan akhir tahun ini capaiannya sudah di atas 40 persen,” katanya.