Menlu : Indonesia Tekankan Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia

0
101
ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Interface with ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Representatives atau Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, dilakukan di Phnom Penh, tanggal 2 Agustus 2022 (Foto: Kemenlu RI)

(Vibizmedia – Internasional) Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, sama  dengan promosi hak asasi manusia.

Hal ini disampaikannya  dalam pertemuan dengan ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Interface with ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Representatives atau  Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, yang dilakukan di Phnom Penh, tanggal 2 Agustus 2022.

hak asasi manusia

Menlu menekankan pentingnya upaya untuk terus memperkuat kerja AICHR, antara lain melalui  peningkatan keterlibatan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga masyarakat. Selain itu, interaksi secara reguler dengan lembaga hak asasi manusia internasional dan nasional juga sangat penting.

Menlu RI juga mengusulkan melembagakan platform untuk dialog mengenai hak asasi manusia  setiap tahun. Ia berpendapat dialog ini dapat digunakan untuk melihat situasi hak asasi manusia,  juga melakukan tukar pengalaman mengenai pelaksanaan hak asasi manusia dan membantu kerja Komisi  AICHR dalam menjalankan mandatnya.

Hal ini penting mengingat Indonesia dan Kamboja akan menjadi co-host pelaksanaan Dialog Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan November 2022.

Selain itu, Menlu RI juga menyoroti pentingnya isu perdagangan manusia agar menjadi perhatian kerja AICHR. Ia menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang melakukan pembicaraan dengan otoritas Kamboja untuk menangani isu perdagangan manusia yang terus marak akhir-akhir ini.

Menlu menyatakan  bahwa kerja sama serupa akan lebih bermanfaat jika diintensifkan dalam konteks ASEAN.

Pertemuan tersebut juga menyoroti mengenai perkembangan di Myanmar termasuk pelaksanaan hukuman mati terhadap 4 orang tahanan politik. Hal ini  menunjukkan  bahwa  Junta militer Myanmar tidak  menyepakati komitmen untuk melaksanakan 5 Points Consensus.

Pertemuan Bilateral dengan Dirjen WIPO, Menkumham Yasonna Loaly Serahkan Instrumen Aksesi Traktat Budapest