Kemenkumham Jatim Gelar Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Katalog Sektoral Kemenkumham

0
63

(Vibizmedia – Jatim) SURABAYA – Percepatan dan penerapan e-Purchasing yang berbasis e-Catalog terus dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Jatim. Salah satunya dengan menggelar Sosialisasi Katalog Elektronik Sektoral Kemenkumham bagi penyedia barang/jasa pada Rabu (03/08).
Kegiatan yang digelar secara virtual tersebut dibuka oleh Kadiv Administrasi Indah Rahayuningsih dengan didampingi oleh Kepala Subbagian Penggelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Ufi Mayakapti.

Indah menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut dalam rangka mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik. Selain itu juga untuk mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada Katalog Sektoral Kementerian Hukum dan HAM.

Percepatan dan penerapan e-Purchasing yang berbasis e-Catalog itu sendiri telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dimana telah memberikan petunjuk adanya transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dari paradigma lama, dilaksanakan secara manual menjadi beralih ke paradigma baru. “Yang lebih sederhana, biaya administrasi rendah dan dilaksanakan secara elektronik,” katanya.

Ada beberapa alasan, lanjutnya, yang membuat pemerintah didorong untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Catalog tersebut, antara lain, satuan kerja pemerintah tidak perlu melakukan tender lagi untuk mendapatkan barang/jasa. Selain itu dapat menghemat sumber daya manusia, waktu, dan biaya.

Selanjutnya adalah dapat memilih produk yang dibutuhkan sesuai yang diinginkan baik dari segi kualitas, fungsi dan harga. “Serta dapat mendukung kebijakan pemerintah untuk memberi peluang UMKM dan koperasi turut serta menjual produk lokal di pasar digital,” jelasnya.

Mengutip Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga S Uno, dalam Acara Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri bulan April lalu, dikatakan pelaku UMKM di sektor ekonomi kreatif harus didorong untuk bergabung ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan peluang usaha dan terwujudnya kebangkitan ekonomi. “Peluang bagi UMKM untuk meningkatkan peluang usaha melalui e-katalog LKPP sangatlah besar,” terangnya. (wisnu/kumhamjatim)

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Jatim