Kanwil Kemenkumham Malut Lakukan Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah.

0
69

(Vibizmedia – Malut) Ternate, – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) melaksanakan rapat terkait Evaluasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM, Jum’at (05/08/2022).

Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) M.Adnan yang di wakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius M T S didampingi oleh Kepala Subbidang Pemanjuan HAM, Teguh Firmanto dan menghadirkan Narasumber dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan Andria Danu Wijaya.

Dalam sambutannya, beliau menyampaikan Didalam konsep hak asasi manusia, negara mempunyai kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak semua warga negara tanpa diskriminasi.

Prinsip itulah yang telah diakomodasikan ke dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 I (4) yang menegaskan, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

“Guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia, masyarakat boleh melaporkan pelanggaran HAM yang dialaminya untuk dicarikan jalan keluar oleh Tim Yankomas dan di Mediasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, namun pelanggaran HAM Berat dan juga kasus yang telah ditangani oleh pihak yang berwajib di proses hukum peradilan, tidak merupakan lingkup pelanggaran HAM yang bisa dilaporkan di Pos Yankomas, karena pada prinsipnya penyelesaiannya akan mengedepankan proses non-litigasi (proses mediasi di luar persidangan),” Jelasnya.

Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkumham Malut saat ini sedang melakukan pendampingan kasus sengketa lahan pada Desa Lelilef dan Desa Nusliko di Kabupaten Halmahera Tengah. “Untuk itu Kanwil Kemenkumham Malut, ketika mengambil langkah-langkah strategis penyelesaian sengketa lahan tersebut bisa menjadi tambahan informasi atas pendapat/saran hukum dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/ATR Maluku Utara,” Ungkapnya.(Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi)

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Malut