Kanwil Kemenkumham Sumut Aktualisasikan Pengabdian Bagi Negeri

0
67

( Vibizmedia – Sumsel) Kisaran, 4 Agustus 2022, bertempat di Kantor Bupati Asahan, Kanwil Kemenkumham Sumut melakukan penyempurnaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Asahan serta melakukan pemantauan pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Asahan terhadap Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi.

Kehadiran tim dari Kanwil Kemenkumham Sumut yang dipimpin Kasubid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Berkat Elhan Harefa disambut hangat oleh Kabag Hukum Setda Kabupaten Asahan melalui Sub Koordinasi Dokumentasi dan Informasi Anju Ciptani Putri Manik, SH dan Sub Koordinator Bantuan Hukum, Ridwan.

Kehadiran Tim Kanwil Kemenkumham Sumut memberikan warna baru dalam peningkatan pemahaman dokumentasi hukum karena bukan hanya sebatas regulasi sebagai wujud pendokumentasian hukum melainkan monografi hukum juga perlu di dokumentasikan.

“Keaktifan Kabupaten Asahan dalam mengelola JDIH patut mendapat pujian karena akan menjadi contoh bagi Kabupaten/Kota lainnya dalam pengelolaan JDIH. Diharapkan pengelolaan JDIH semakin ditingkatkan seturut upaya Kanwil Kemenkumham Sumut bersinergi melalui integrasi dan pengelolaan JDIH bersama Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara sebagai wujud nyata 77 (tujuh puluh tujuh) tahun pengabdian membangun
Negeri dan upaya untuk terus membangun sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan para stakeholder terkait, terutama unsur Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang diperingati sebagai HDKD ke 77”, pungkas Berkat.

Sub Koordinasi Dokumentasi dan Informasi Anju Ciptani Putri Manik, SH menyampaikan bahwa dalam pengelolaan JDIH kedepan akan menggali lebih dalam lagi beberapa unsur dokumen hukum sehingga menjadi wadah informasi akan regulasi dan kebijakan di daerah sebagai informasi yang dapat diakses oleh publik, sehingga bagian hukum tidak hanya sebatas eksaminasi semata terhadap regulasi.

Pada kesempatan yang sama, Sub Koordinator Bantuan Hukum, Ridwan menyampaikanbbahwa sampai saat ini Kabupaten Asahan telah memiliki perda tentang nomintaif dalam pemberian bantuan hukum sejak tahun 2014. Hal ini sebagai upaya dalam mendorong Kabupaten Asahan dalam memberikan dukungan fasilitasi pembiayaan bagi 4 LBH dalam pemberian bantuan hukum.

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Sumsel