Bupati Andreas Paru Mendukung Penuh Perlindungan IG di Kabupaten Ngada

0
87

(Vibizmedia – NTT ) Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Erni Mamo Li, Tim Ahli Indikasi Geografis dan Kepala Rutan Kelas IIB Bajawa, Mustawan berkunjung ke Kantor Bupati Ngada, Selasa (9/8/22). Kakanwil bersama rombongan diterima oleh Bupati Ngada, Andreas Paru didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada, Bernard Bura.

Rombongan Kakanwil Kemenkumham NTT bersama Bupati Ngada berdiskusi bersama dengan Ketua MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa, Rikardus Nuga terkait upaya dan kendala MPIG Kopi AFB dalam mempertahankan karakteristik, mutu, dan reputasi dari Kopi Arabika Flores Bajawa. Mersi mengungkapkan terdapat beberapa permasalahan dalam keberlangsungan produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores Bajawa antara lain menurunnya produksi saat harga Kopi terus meningkat, lemahnya pengawasan yang mengakibatkan masuknya oknum tengkulak yang membeli kopi dari petani dan mengolah diluar SOP yang telah ditetapkan, serta beredarnya produk olahan kopi yang tidak tertera dalam Dokumen Deskripsi IG namun menggunakan logo IG Kopi Arabika Flores Bajawa. Hal-hal ini tentu dapat menyebabkan turunnya reputasi dari Kopi Arabika Flores Bajawa dan sertifikasi indikasi geografis dari Kopi Arabika Flores Bajawa terancam dicabut. “Kami berterima kasih atas terbentuknya Perda Kabupaten Ngada nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelanggaraan pelindungan kekayaan intelektual, kami berharap Perda ini menjadi payung hukum dalam keberlangsungan produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores Bajawa” ujar Marciana.

Ketua MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa, Rikardus Nuga memohon dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada melalui OPD terkait dan pihak Kemenkumham dalam menjalankan program pengembangan produk IG oleh MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa yang dirasa belum optimal saat ini. “Kami mengharapkan adanya intervensi pemerintah baik pusat maupun daerah sehingga produk kebanggaan masyarakat Ngada ini dapat terus eksis di kancah internasional,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Marciana menyampaikan bahwa Kabupaten Ngada memiliki banyak potensi Indikasi Geografis yang belum didaftar seperti alpukat Bajawa dan terung Belanda yang dapat tumbuh baik di pegunungan/dataran tinggi Kabupaten Ngada namun produksinya terus menurun dari tahun ke tahun. Reputasi dari kedua produk sudah cukup terkenal hingga level nasional sehingga diharapkan adanya program budidaya yang baik agar produk tersebut dapat didaftar sebagai Indikasi Geografis asal Kabupaten Ngada.

Marciana juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Ngada memiliki potensi produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yakni bambu yang belum mendapat perhatian optimal dalam pengembangan dan pemanfaatannya. “Bambu di Kabupaten Ngada sudah sangat dikenal dan memiliki potensi luar biasa untuk menjadi sumber bahan baku berbagai produk, tentu hal ini akan diikuti dengan begitu banyak potensi kekayaan intelektual yang bisa didaftar seperti Indikasi Geografis, Paten, Merek dan Desain Industri,” tuturnya.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Ngada mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngada telah merencanakan program pengembangan bambu yang terintegrasi dan telah membangun kolaborasi dengan berbagai pihak baik kementerian/lembaga maupun swasta untuk mendukung pemanfaatan bambu dalam menggerakan perekonomian.

“Dari 12 kecamatan di Ngada, ada 10 kecamatan yang punya potensi bambu. Hampir 100 desa dari 135 desa di Ngada,” ujarnya. Ia pun telah mengarahkan pemerintah desa untuk memanfaatkan semua potensi desa untuk kepentingan rakyat desa. Bahkan, dana desa bisa digunakan untuk pengembangan potensi bambu di desa.

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham NTT