Kemenkumham Bali Gelar Sosialisasi Undang-Undang Nomor (v12 Tahun 2006

0
95

(Vibizmedia – Bali) BADUNG – Dalam rangka memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali menggelar Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Rabu 10 Agustus 2022 bertempat di The Trans Resort Bali. Hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Mohamad Aliamsyah, Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Baroto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Constantinus Kristomo, Pejabat Administrasi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian se-wilayah Provinsi Bali, Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia) Provinsi Bali serta JFT/JFU di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

“Tema dari kegiatan Sosialisasi ini adalah Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum Yang Semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) Terkait Layanan Administrasi Hukum Umum Tentang Kewarganegaraan khususnya di Wilayah Provinsi Bali” Ucap Anggiat Napitupulu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Anggiat Napitupulu juga mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada instansi terkait, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait regulasi dan kebijakan terkait layanan Administrasi Hukum Umum khususnya mengenai Kewarganegaraan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka memberikan wadah untuk diseminasi mengenai kebijakan dan peraturan baru yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang Kewarganegaraan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak hasil perkawinan campuran dan anak-anak yang lahir di negara Ius Soli.

“Dalam kegiatan sosialisasi ini, Kami tidak hanya menyampaikan perkembangan kebijakan dan peraturan tetapi kami siap mendengarkan langsung permasalahan yang dialami untuk menjadi masukan dalam menyusun kebijakan nasional kedepan teutamanya di bidang kewarganegaraan” ajak Cahyo.

Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada kali ini menghadirkan sebanyak 4 narasumber yaitu Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Baroto, Analis Keimigrasian Muda Sub Koordinator Penelaahan Status Direktorat Jenderal Imigrasi Ruri Hariri Roesman, Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali I Wayan Eka Wiyatha, dan Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Udayana Gede Marhaendra Wija Atmaja yang dimoderatori oleh Humas Perca Bali Ni Putu Marlina Eka Puspasari.

Sumber : Humas Kanwil kemenkumham Bali