Kemenkumham NTT Dorong MPIG Pertahankan Sertifikat IG Terdaftar Kopi Arabika Flores Bajawa

0
101

(Vibizmedia – NTT) Tim Kanwil Kemenkumham NTT yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Marciana D. Jone bersama Tim Ahli Indikasi Geografis, Surip Mawardi dan Mariana Molnar Gabor Warokka melaksanakan pengawasan Indikasi Geografis terdaftar Kopi Arabika Flores Bajawa, Selasa (9/8/22) di Kabupaten Ngada.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan kesadaran bahwa pengawasan dan penguatan kualitas, reputasi, serta karakteristik IG merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah serta MPIG sesuai dengan Undang-Undang Indikasi Geografis,” ujar Marciana.

Tanggung jawab ini tertuang dalam pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Kegiatan diawali dengan melakukan audiensi dengan MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada sebagai instansi pembina. Audiensi dilaksanakan di Sekretariat MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa untuk mengetahui upaya dan kendala yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan dari Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores Bajawa.

Ketua MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa, Rikardus Nuga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh MPIG Kopi AFB. Salah satunya yakni menurunnya jumlah produksi dari 127 Unit Pengelola Hasil (UPH) anggota MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa. “Kami kesulitan memenuhi permintaan yang besar dari konsumen disaat harga kopi saat ini mulai membaik,” ujar Rikar.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngada, Bernard Bura. “Petani Ngada saat ini cenderung memilih menanam tanaman holtikultura di lahan yang dulunya tumbuh tanaman kopi,” tuturnya. Permasalahan ini telah disikapi serius oleh Pemda Ngada bekerja sama dengan MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa dengan melakukan peremajaan tanaman kopi dan pendistribusian bibit kopi di beberapa daerah geografis Kopi Arabika Flores Bajawa. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk serta mampu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.

Kegiatan pengawasan dilanjutkan dengan mengunjungi beberapa UPH yang merupakan anggota dari MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa. Salah satu UPH yang dikunjungi adalah Fa Masa di desa Beiwali Kecamatan Bajawa. Dalam kunjungan ini Tim bertemu dengan Fabianus Deru selaku Ketua UPH didampingi Fransiskus Lewa selaku Sekretaris. Fabi mengungkapkan bahwa UPH Fa Masa menaungi 237 petani dan mampu memproduksi 3 ton Kopi per bulan.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngada, Bernard Bura. “Petani Ngada saat ini cenderung memilih menanam tanaman holtikultura di lahan yang dulunya tumbuh tanaman kopi,” tuturnya. Permasalahan ini telah disikapi serius oleh Pemda Ngada bekerja sama dengan MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa dengan melakukan peremajaan tanaman kopi dan pendistribusian bibit kopi di beberapa daerah geografis Kopi Arabika Flores Bajawa. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk serta mampu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.

Kegiatan pengawasan dilanjutkan dengan mengunjungi beberapa UPH yang merupakan anggota dari MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa. Salah satu UPH yang dikunjungi adalah Fa Masa di desa Beiwali Kecamatan Bajawa. Dalam kunjungan ini Tim bertemu dengan Fabianus Deru selaku Ketua UPH didampingi Fransiskus Lewa selaku Sekretaris. Fabi mengungkapkan bahwa UPH Fa Masa menaungi 237 petani dan mampu memproduksi 3 ton Kopi per bulan.

Di akhir diskusi, Marciana juga menyarankan agar UPH Fa Masa menggunakan label merek dalam kemasan kopi yang dijual. Merek tersebut juga dianjurkan untuk didaftar sehingga memperoleh perlindungan hukum. “Penggunaan dan pendaftaran merek berfungsi sebagai tanda pengenal, memudahkan dalam promosi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah pihak lain menggunakan nama yang sama untuk produk kopi,” tutupnya.

Sumber : Humas kanwil Kemenkumham NTT