Kanwil Kalbar Ikuti Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara

0
69

(Vibizmedia – Kalbar) Pontianak –  Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Dwi Harnanto, didampingi Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, Hendri Budi Iskanto, para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Perwakilan Kanwil Kalbar, dan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara secara virtual, Kamis (11/08) di Ruang Rapat Kakanwil.

Evaluasi pengelolaan BMN akan membahas beberapa hal penting antara lain, siklus pengelolaan BMN, SK Kemenkumham, ITKP dan IPA, Evaluasi Kes dan PDN dan Atensi. Sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukan kegiatan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan materi dari Kepala Biro Pengelola BMN, Novita Ilmaris.

Sesuai dengan sasaran kinerja TA 2022 prosentase BMN yang digunakan untuk mendukung tusi sesuai ketentuan di lingkungan Kemenkumham adalah 100%  dan prosentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kemenkumham sebesar 15%. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya kegiatan pembinaaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian yang baik mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penggunaan/pemanfaatan/pengamanan/pemeliharaan sampai dengan tahap pemindahtanganan/penghapusan.

Selanjutnya sesuai SK Kemenkumham No.M. H-01.PB.03.01 Tahun 2022 secara garis besar menjelaskan bahwa pembantu Sekretaris Jenderal selaku pelaksanan kewenangan dan tanggung jawab pengguna barang dilakukan oleh Kepala Biro BMN. Sementara Kuasa Pengguna Barang dilaksankan oleh Kepala Kantor Wilayah pada Satker Kanwil dan Kepala UPT pada UPT. Selanjutnya pejabat pengurus dan penyimpan BMN dilakukan oleh Kepala Divisi Administrasi pada Satker Kanwil dan Kepala Bagian TU pada UPT. Selanjutnya tusi masing-masing penanggung jawab tersebut telah dijelaskan secara rinci dalam SK yang telah diterbitkan.

Kemudian dalam ITKP dijelaskan bahwa ITKP dinilai dari 3 aspek antara lain pemanfaatan sistem pengadaan, kulaifikasi dan kompetensi SDM PPBJ yang dilakukan dengan cara membandingkan jumlah JF PPBJ terhadap formasi JF PPBJ dan tingkat maturitas UKPBJ yang pengukuran tingkat kematangannya dinilai dari kelembagaan, SDM, dan proses sistem informasi. Sementara untuk IPA terdapat 4 sasaran strategis yaitu pengelolaan BMN yg akuntabel dan produktif, kepatuhan pengelolaan BMN dengan peraturan perundangan, wasdal yang efektif dan administrasi yang andal.

Kemudian terkait evaluasi katalog eletronik sektoral dan realisasi pengadaan PDN, Kanwil Kemenkumham Kalbar menempati urutan ke 15 dengan nilai realisasi sebesar 49%. Dalam Evalausi KES dan PDN yang telah dilakukan terdapat 3 etalase yang menempati urutan terendah dalam pendaftaran penyedia yaitu etalase sandang tahanan napi, etalase makanan tambahan napi, dan etalase sarpras PAS.

Guna mendukung penyelenggaraan peningkatan persentase realisasi PDN maka akan dilakukan penginputan semua pengadaan yang telah terealisasi ke dalam aplikasi SPSE dan memberikan pendampingan kepada penyedia yang belum mendaftar dalam katalog elektronik sektoral khususnya untuk tiga etalase terendah.

Sumber : Humas kanwil kemenkumham Kalbar