KUHP Nasional Bentuk Kemandirian di Bidang Hukum Pidana Nasional

0
87
Hukum
A gavel rests on top of an open law book with a justice scale and a Greek column in the background.

(Vibizmedia – Berita) Kanwil Kemenkumham NTB hadir dalam kegiatan Opera (Obrolan Perancang Peraturan Perundang-undangan) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan secara virtual, Jumat (12/08).

Opera yang kali ini mengusung tema “KUHP Nasional sebagai bentuk kemandirian di bidang Hukum Pidana Nasional” dibuka oleh Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra yang bertindak sebagai host. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej sebagai narasumber pada kegiatan ini menyambut baik kegiatan Opera yang diinisiasi oleh Ditjen PP ini sebagai ruang untuk berdiskusi mengenai permasalahan hukum dan upaya meningkatkan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan di seluruh Indonesia.

“Partisipasi publik telah dilakukan dalam proses penyusunan RKUHP sehingga telah memenuhi syarat formal penyusunan Peraturan Perundang-undangan” ujar Eddy. Dirinya juga menyampaikan pandangannya terhadap 14 isu krusial dalam RKUHP.

Beberapa isu krusial yang dimaksud antara lain soal Hina Presiden dan Wapres, pemerkosaan dalam pernikahan, kumpul kebo, aborsi, mengaku dukun dan memiliki kekuatan gaib, penistaan agama, hukuman mati dan lain sebagainya. Eddy menambahkan bahwa nantinya akan dilaksanakan sosialisasi dan diskusi intensif di seluruh Indonesia dalam rangka menggali masukan publik untuk penyempurnaan RKUHP.

“RKUHP adalah masalah mensosialisasikan isi pasal-pasal kepada masyarakat. Untuk itu kita akan menyampaikan, mempertimbangkan, dan mendengarkan apa yang menjadi keresahan di masyarakat terhadap RKUHP ini,” tandas Eddy.

Pada tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melakukan sosialisasi mengenai RKUHP di 12 kota besar. Pada kegiatan tersebut, mengundang pula perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat untuk berdiskusi dan membahas berbagai 14 isu krusial. Pada tahun 2022 ini, RKUHP masuk ke tahap penyempurnaan. Tahapan ini terdiri dari 7 hal mulai dari pembahasan 14 isu krusial, ancaman pidana, sinkronisasi penjelasan batang tubuh dengan penjelasan, harmonisasi dengan undang-undang di luar KUHP, hingga penyempurnaan masalah teknis penulisan.

Sumber: Humas Kanwil Kemenkumham NTB