Komitmen Pemerintah Lanjutkan Lima Agenda Besar Untuk Wujudkan Indonesia Maju

0
120
Komitmen Pemerintah Lanjutkan Lima Agenda Besar Untuk Wujudkan Indonesia Maju
(Photo: Setkab)

(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah miliki komitmen untuk melanjutkan lima agenda besar dalam mewujudkan cita-cita Indonesia maju dan membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, demikian ditegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08/2022).

Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Presiden Jokowi mencontohkan, hilirisasi nikel yang dilakukan telah meningkatkan ekspor besi baja sebesar 18 kali lipat. Ekspor besi baja meningkat dari sekitar Rp16 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp306 triliun di tahun 2021.

“Di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan sudah bisa mencapai Rp440 triliun. Itu hanya dari nikel, sekali lagi itu hanya dari nikel. Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil,” ujarnya.

Setelah nikel, tutur Presiden, pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi bauksit, tembaga, hingga timah.

Kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau. Presiden menyampaikan, persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove serta rehabilitasi habitat laut harus terus dilakukan karena akan menjadi potensi besar pada penyerapan karbon.

Presiden pun optimistis energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio akan menarik industri penghasil produk-produk rendah emisi.

“Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia. Saya optimistis, kita akan menjadi penghasil produk-produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional,” ujarnya. Upaya tersebut, kata Presiden, dapat langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio.

Terkait pangan, Presiden menyampaikan pembangunan infrastruktur bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional. Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras untuk konsumsi.

Ketiga, penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Presiden menyampaikan, pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal harus terus dijamin dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu.

Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga peradilan, demikian Presiden sampaikan. Secara khusus, Presiden menekankan bahwa pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama.

Presiden menambahkan, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. Selain itu, reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah juga harus terus dilanjutkan.

Keempat, melanjutkan digitalisasi ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia segera naik kelas. Presiden menyampaikan, sampai saat ini sebanyak 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital. Pemerintah pun menargetkan sebanyak 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024.

“Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di E-katalog pemerintah juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan,” Presiden tambahkan juga.

Terakhir, keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden menyampaikan, IKN bukan hanya untuk para aparatur sipil negara tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.

(IKN) bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi, demikian pernyataan Presiden.

Menutup pidatonya Presiden mengajak seluruh pihak untuk bahu membahu mewujudkan agenda besar tersebut.