Melaksanakan Pengharmonisasian Raperda Usulan DPRD Kabupaten Sambas Dan Harmonisasi Perancangan Perda

0
75

(Vibizmedia – Kalbar) Pontianak-Kanwil Kemenkumham Kalbar kepanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil peranan penting dalam membantu setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, agar peraturan perundang-undangan di daerah selaras dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melakukan pengawalan terhadap proses pembentukan peraturan daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sekaligus selaras dengan kebijakan program nasional.

Menindaklanjuti hal tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Pengharmonisasian Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Inovasi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Perlindungan Produk Lokal  Diaula Kemenkumham Kalbar secara tatap muka dan Via zoom Senin (15/082022)

Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Hukum Edi Gunawan di dampingi Perancang Peraturan Perundangan undangan Madya Dini Nursilawati serta Kepala Bidang Pelayanan Hukum Muhayan, Ketua DPRD Kabupaten Sambas Abu Bakar beserta anggota DPRD, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sambas, Erwanto, Analis Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Devy Wijayanti dan Ary Widya,JfT Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Turut juga via zoom Meeting Kabag Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Kota Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat, Rosdiana, Badan Pengembangan dan Penelitian Provinsi Kalimantan Barat, Ismiraj, Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Provinsi Kalimantan Barat, M. Yusuf

Materi muatan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas.Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas memiliki kewenangan dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal.Berdasarkan dasar kewenangan dan materi muatan yang dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah, maka terkait dengan perlindungan produk lokal, dapat dipahami bahwa pembentukan peraturan daerah ini harus mendasarkan pada dasar kewenangan dan meteri muatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (foto/narasi:yulizar)

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Kalbar