EXPO KUMHAM 2022, Kemenkumham NTT Sebarkan Informasi Hukum melalui Talkshow RUU KUH

0
140

(vibizmedia – NTT ) Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur dibawah kepemimpinan Marciana Dominika Jone menyelenggarakan kegiatan Expo Kumham 2022 sebagai bentuk penyebarluasan informasi hukum serta berbagai pelayanan publik terkait Hukum dan HAM bagi masyarakat secara langsung di Lantai 1 Transmart Mall dan streaming Youtube, Rabu(17/08).

Tujuan kegiatan tersebut yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum masyarakat, memberikan gambaran mengenai program kegiatan dan pelayanan publik di Kanwil Kemenkumham NTT sekaligus memeriahkan serta menyemarakkan perayaan HUT RI ke-77 dan puncak Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Kemenkumham ke-77.

Marciana menyampaikan talkshow tentang Rancangan Talkshow tentang Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) berfokus 14 isu krusial dari hasil sosialisasi RUU tentang KUHP yang disampaikan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy O.S. Hiariej saat mengikuti rapat dengar pendapat antara tim pemerintah dengan Komisi III DPR RI pada pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Gedung DPR Senayan pada Rabu tanggal 25 Agustus 2022.

“Talkshow tentang RUU KUHP menjadi pembahasan menarik dan diharapkan menjadi media pemberitahuan secara langung kepada masyarakat untuk mengetahui perkembangan informasi hukum yang sudah dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,”ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, narasumber talkshow RUU KUHP merupakan Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkumham NTT yaitu Yunus Bureni. Selama kegiatan berlangsung, Solidaman Plaituka sebagai moderator sekaligus Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Kanwil Kemenkumham NTT memandu jalannya kegiatan tersebut dengan tertib.

Adapun 14 isu krusial yang ada di RUU KUHP disampaikan narasumber. Pertama, penjelasan mengenai The Living Law. Yunus menjelaskan bahwa dalam Pasal 2 yang dimaksud hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana adalah hukum pidana adat.

Kedua, mengenai pidana mati. Dalam RUU KUHP ini pidana mati ditempatkan paling terakhir dijatuhkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. Pidana mati yang selalu diancamkan secara alternative dengan pidana penjara dengan waktu tertentu selama 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup.

Ketiga, menjelaskan tentang penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Kemudian penjelasan keempat yaitu, tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib. Penjelasan kelima, dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa ijin. Penjelasan keenam mencakup unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih.

Selanjutnya, Ketujuh, Contempt of court berkaitan dengan dipublikasikan secara langsung tidak diperkenankan. Penjelasan kedelapan, Advokat curang dapat berpotensi bias terhadap salah satu profesi penegak hukum saja yang diatur (diusulkan untuk dihapus).

Kedelapan terkait isu tentang penodaan agama. Kesembilan Penganiayaan hewan. Ke-10 menjelaskan tentang penggelandangan tetap diatur RUU KUHP. Penjelasan ke-11 tentang Aborsi ditambahkan satu ayat yang menyatakan memberikan pengecualian apabila keterdaruratan medis atau korban perkosaan. Ke-12 mencakup perzinahan melanggar nilai agama dan budaya. Ke-13 Kohabitasi dan ke-14 Perkosaan dalam perkawinan.

Sumber : Humas Kanwil kemenkumham NTT