Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan HAM Makin Mendasar

0
76

(Vibizmedia – NTT ) Expo Kumham yang diusung Kanwil Kemenkumham NTT di Trans Mart Kupang memasuki hari ke dua, Kamis (18/8/2022). Banyak rangkaian kegiatan yang disuguhkan kepada pengunjung/masyarakat seputar pelayanan di Kemenkumham NTT ditambah acara hiburan, menjadikan moment ini sangat meriah dan menarik.

Misi utama dari Expo Kumham ini dalam rangka mendekatkan pelayanan langsung kepada publik sekaligus mengedukasi dan menyebarluaskan informasi terkait pelayanan yang diberikan.

Dikemas dalam talkshow, hadir 2 (Dua) Narasumber dari Kanwil Kemenkumham NTT, Kabid HAM, Mustafa Beleng dan JFT Penyuluh Hukum Madya, Lesri M. Dite. Jalannya acara dipandu oleh Kasubid P3HAM, Novebriani Sarah membahas Konsep Bisnis dalam Konteks HAM dan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas).

Mustafa katakan Negara Indonesia memiliki tanggungjawab di Bidang HAM dalam Bisnis untuk mengimplementasikan perlindungan, penegakkan, pemenuhan, pemajuan, dan penghormatan sebagai tanggung jawab terhadap HAM.

Tanggungjawab tersebut melalui pembuatan kebijakan dan peraturan yang efektif, pemenuhan koherensi aturan hukum secara vertikal maupun horizontal, pemberian panduan bagi pelaku usaha, pengawasan serta kontrol terhadap implementasi HAM dalam bisnis, memelihara dan meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan baik kemeterian/lembaga maupun pelaku usaha.

Diinformasikan bahwa konsep bisnis dalam HAM dilatarbelakangi pada Juni 2011 disahkannya UNGPS oleh Dewan PBB sebagai dokumen yang menyediakan standar global untuk mencegah dan mengatasi dampak risiko pelanggaran HAM yang muncul dari aktivitas bisnis.

“Tujuannya mengatur prinsip-prinsip pokok relasi antara bisnis dan HAM, bagaimana korporasi mengadopsi nilai-nilai HAM dalam menjalankan bisnisnya,” ujar Mustafa.

Ada tiga pilar utama yang menopang UNGPS, pertama ditujukan kepada pemerintah, yakni kewajiban untuk melindungi HAM individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga termasuk pelaku bisnis. Pilar kedua, perusahaan, bertanggung jawab untuk menghormati HAM. Pilar ketiga, korban perlu mendapatkan akses pemulihan.

Dalam mendukungnya Kementerian Hukum dan HAM telah mengukuhkan gugus tugas daerah Bisnis dan HAM untuk memastikan aktivitas usaha serta bisnis di provinsi sesuai P5HAM.

“Pembentukan gugus tugas tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan dari PBB yakni United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs),” tutur Mustafa.

Gugus tugas akan bekerja secara maksimal serta profesional untuk mengsosialisasikan bisnis yang berbasis HAM kepada seluruh pelaku usaha ataupun bisnis di provinsi setempat.

Selain itu, untuk menguatkan praktik bisnis yang menghormati HAM, Kemenkumham telah meluncurkan aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA) berbasis website.

Aplikasi ini bertujuan memfasilitasi perusahaan di semua sektor bisnis untuk menilai dirinya sendiri (self assesment). Perusahaan dapat memetakan kondisi riil atas potensi risiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis.

“Pengukuran ini pada dasarnya ditujukan sebagai bentuk konsultasi maupun koordinasi agar perusahaan bisa mewujudkan penghormatan HAM di lingkungan kerjanya agar semua perusahaan nantinya akan menghormati HAM,” tutur Mustafa.

Penggunaan aplikasi PRISMA juga dapat menjadi media pembelajaran mengenai bisnis dan HAM agar keduanya dapat berjalan beriringan.

Pembicara kedua, Lesri sampaikan pelayanan komunikasi masyarakat (Yankomas) merupakan bentuk wujud negara yang hadir dalam pemenuhan HAM, dimana negara menyediakan akses komunikasi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM.

“Yankomas di Kanwil Kemenkumham NTT telah berjalan secara maksimal dalam menerima pengaduan dan penanganan yang diberikan,” ujar Lesri.

Untuk mendukung optimalnya fungsi Yankomas, saat ini setiap UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi di NTT telah dibentuk Pos Yankomas.

Pembentukan Pos Yankomas ini dimaksudkan agar UPT juga menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara langsung dalam meningkatkan pelayanan berbasis HAM dengan menampung pengaduan masyarakat tentang pelanggaran HAM yang telah dialaminya dan dapat memberikan informasi dan bantuan terkait pelanggaran HAM yang terjadi pada masyarakat baik tentang adanya permasalahan HAM yang diajukan oleh seseorang/kelompok orang, aparat negara dan instansi/lembaga pemerintah.

“Artinya keberadaan pos Yankomas diharapkan dapat meringankan masyarakat yang berada jauh dari Kantor Wilayah Kemenkumham sehingga mereka cukup mendatangi Pos Yankomas terdekat baik itu Lapas, Rutan, Bapas, Rupbasan maupun Kantor Imigrasi,” ujar Lesri.

Bahkan untuk lebih memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan, telah diluncurkan oleh Kemenkumham Dsatu inovasi digital yaitu aplikasi Sistem Informasi Yankomas terhadap pelanggaran HAM atau SIMASHAM yang berbasis android.

“Aplikasi ini bertujuan agar seluruh masyarakat dimanapun berada yang merasa terlanggar haknya dapat mengadukan permasalahan hak asasi manusianya selama dirinya dapat terhubung dengan jaringan internet. Hal ini tentu saja akan menghemat waktu dan biaya bagi penyampai komunikasi,” tutup Lesri.

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham NTT