Koordinasi Penyusunan Peta Potensi Ekonomi KIK oleh Kemenkumham Sulut

0
79

(Vibizmedia – Sulut ) MANADO (23/8) – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara Haris Sukamto melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Pakpahan mendampingi tim dari Direkorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk bersinergi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara, dalam kegiatan koordinasi penyusunan peta Potensi Ekonomi KI Komunal dan Pendampingan Inventarisasai KI komunal dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini dihadiri pula oleh beberapa lembaga Pusat yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kanwil Kemenkumham Sulut sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM yang juga melaksanakan tugas Direktorat Kekayaan Intelektual di daerah, terus mendorong semua pihak untuk mendaftarkan Kekayaan Intektualnya sebagai bagian dari upaya memberikan penghargaan atas hasil suatu karya berupa perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual.

Kanwil Kemenkumham Sulut selama ini telah aktif mensosialisasikan layanan pendaftaran dan konsultasi Kekayaan Intelektual sehingga potensi Kekayaan Intelektual yang ada di Sulawesi Utara dapat diakomodir untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Secara berkala dilaksanakan kegiatan promosi dan diseminasi baik di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulut maupun bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya. Tim KI Komunal DJKI didampingi oleh beberapa lembaga pusat melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan peta Potensi Ekonomi KI Komunal dan Pendampingan Inventarisasai KI komunal, dan tim langsung diterima oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulut, Jani Lukas.

Sosialisasi KI Komunal dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara dan sambutan disampaikan langsung oleh Kadiv YankumHAM. Adapun Tim Dari KI Komunal dan lembaga-lembaga yang mendampingi dipimpin oleh Erni Purnamasari, Kasubdit Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Tim dari Kanwil Kemenkumham Sulut dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM. Rudy dalam sambutannya memberikan gambaran pentingnya Kekayaan Intelektual dan perlindungan terhadapnya.

“Hak Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan pelindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif,” ujar Rudinya. Tambah Rudy, Perlindungan Kekayaan Intelektual menjadi bagian penting dalam pembangunan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Kunjungan KI Komunal bergerak merupakan suatu gagasan sebagai wujud komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual beserta seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dI Indonesia dalam melindungi Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini diselenggarakan secara berkala di seluruh provinsi di Indonesia.

Dengan diadakannya kegiatan pendampingan, maka semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran dan mendapatkan akses layanan Kekayaan Intelektual dengan lebih mudah, efektif dan efisien. “Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual semakin meningkat, sehingga tercapai perlindungan hukum yang menyeluruh atas Kekayaan Intelektual di Indonesia,” pungkas Rudy.

Diakhir kegiatan, dilakukan penyerahan sertifikat kekayaan intelektual komunal Kain Kofo milik Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Koordinator Pemberdayaan KI Erni Purnamasi kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Sulut.

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Sulut