Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Luncurkan Aplikasi Kurator dan Pengurus

0
83
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Luncurkan Aplikasi Kurator dan Pengurus

(Vibizmedia – Jatim) SURABAYA – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI) terus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, salah satunya dengan melaunching Aplikasi Kurator dan Pengurus pada Kamis (25/08) di The Westin Surabaya Hotel.

Soft launching tersebut dilakukan dalam Raker Evaluasi Kinerja Program Administrasi Hukum Umum Tahun 2022 yang dibuka oleh Direktur Jenderal AHU Cahyo R Muzhar dan didampingi Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji beserta Pimti Pratama Kanwil Jatim.

Dalam sambutannya Ditjen AHU menyampaikan bahwa aplikasi tersebut tidak hanya digunakan untuk pendaftaran dan perpanjangan kurator dan pengurus, melainkan juga untuk pelaporan kinerja. “Serta penyajian informasi kepailitan yang semata-mata untuk memastikan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme kurator dan pengurus,” tandasnya.

Dalam rapat kerja yang bertema bertema “Akselerasi Pemulihan Ekonomi Melalui Layanan AHU Yang Semakin PASTI” tersebut Cahyo menyampaikan agar pelayanan yang menjadi program AHU dapat dilakukan dengan serius dan berhati-hati sesuai dengan SOP yang berlaku. “Lakukan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Mengingatkan Kembali pesan Menkumham beberapa waktu lalu, Ditjen AHU meminta seluruh jajarannya untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan para pihak terkait untuk mencapai hasil yang maksimal dalam. “Ciptakan momentum positif agar kita mampu bekerja dengan baik,” terangnya.

Hal penting lainnya yang menjadi perhatian untuk menciptakan kinerja yang maksimal adalah tahapan evaluasi yang harus dilakukan secara terus menerus. “Ini sangat penting dilakukan, baik untuk tingkat pusat maupun wilayah,” jelasnya.

Hal paling sederhana, lanjutnya, adalah evaluasi tentang masukan atau komplain dari masyarakat terkait layanan AHU. “Cek kembali
secepat dan sebaik apa kualitas untuk respon dari pengaduan-pengaduan tersebut,” katanya. Dan untuk semakin menguatkan hasilnya maka dia meminta agar evaluasi tersebut dilakukan secara periodik.

Sementara itu dalam laporannya, Kakanwil menjelaskan bahwa kegiatan raker tersebut penting dilaksanakan karena baik secara langsung ataupun tidak, Ditjen AHU memegang kendali layanan keperdataan, ketatanegaraan, sebagian layanan kepidanaan dan hukum internasional.

“Sehingga menjadikan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dibahas oleh semua peserta Raker nantinya menjadi faktor penentu tercapainya visi dan misi Presiden yang diamanatkan kepada Menkumham RI atau khususnya kepada Dirjen AHU,” urai Kakanwil.
Terkait langkah dan strategi Ditjen AHU memberi layanan berbasis Teknologi Informasi, Kakanwil mengapresiasi hal tersebut. “Dengan AHU Online pelayanan dapat dengan mudah dinikmati oleh masyarakat hingga ke pelosok-pelosok tanpa adanya hambatan struktural lagi,” tuturnya. (wisnu/kumhamjatim)

Sumber : Humas Kanwil kemenkumham Jatim