Pemerintah Targetkan 1 Juta Produk Dalam Negeri Masuk e-Katalog LKPP Tahun Ini

0
79
e-Katalog LKPP
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas memberikan keterangan pers terkait e-Katalog LKPP. FOTO: BIRO PERS SETPRES

(Vibizmedia-Nasional) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan pentingnya meningkatkan kualitas belanja pemerintah baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.

“Ini penting sekali karena kita ingin meningkatkan kualitas belanja kita. Supaya tidak ada duplikasi belanja yang itu-itu saja dari setiap APBN ke APBN dan dari setiap APBD ke APBD,” ungkap Suharso dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022, usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Percepatan Program Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Suharso, dalam transformasi ini pemerintah juga mengedepankan keberpihakan terhadap produk dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah.

“Dalam hal produk dalam negeri ini, yang diinginkan adalah produk dalam negeri yang benar-benar tingkat kandungan dalam negerinya itu tinggi. Bukan barang impor hanya diganti bungkusnya,” tegasnya.

Suharso mengungkapkan, jumlah produk yang masuk dalam e-Katalog yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meningkat pesat dari sekitar 50 ribu menjadi 600 ribu.

“Targetnya pada tahun ini adalah 1 juta dan tahun depan 2 juta (produk). Jadi LKPP berfungsi seperti marketplace untuk seluruh produk-produk, yang kita dorong adalah produk-produk asli, sekali lagi, asli domestik dalam negeri dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang tinggi,” terangnya.

Pemerintah juga, lanjut Suharso, merumuskan kebijakan untuk menggerakkan industri dalam negeri terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Juga membangun keterhubungan yang baik antara UMKM dan koperasi dengan usaha-usaha besar sekaligus menggeliatkan industri dalam negeri.

“Pengarahan Bapak Presiden, jangan sampai dalam konteks pengadaan ini kemudian pengusaha-pengusaha UMKM dan koperasi tertinggal. Kemudian yang menang, hanya karena harganya, itu perusahaan-perusahaan yang besar. Ini akan dibuat semacam satu diferensiasi sedemikian rupa, agar terjadi distribusi, terdistribusi dengan baik,” katanya.