Tim Perancang UU Juga Komitmen Penuh Berantas Peredaran Gelap Narkotika

0
89
Tim Perancang Undang - Undang
Tim Perancang UU Berantas Peredaran Gelap Narkotika

(Vibizmedia – Jatim) SURABAYA –  Komitmen pemberantasan peredaran gelap narkotika ditunjukkan jajaran Kemenkumham secara menyeluruh. Termasuk Tim Perancang Peraturang Perundang-undangan. Hari ini (25/8) bertempat di Ruang Airlangga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dilaksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba.

Hal ini merupakan bentuk keseriusan Kanwil Kemenkumham Jatim dalam turut memberantas peredaran Narkoba melalui pembentukan kebijakan Perda. Hadir dalam Rapat Perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dari Bagian Hukum dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tim harmonisasi dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum Haris Nasiroedin.

Tim Pokja menjelaskan bahwa masih ada perbedaan judul antara naskah akademik dengan judul Rancangan Peraturan Daerah yang dilampirkan. “Adanya perubahan objek judul terebut tentunya akan berdampak terhadap isi dari materi muatan batang tubuh Raperda yang akan disusun,” ujar Haris.

Dari segi pemaknaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkoba dikualifikasikan dalam kata benda yang merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Mengacu pada judul Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba maka yang menjadi sasaran Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap diantaranya penggolongan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu, penggolongan Psikotropika sebagaimana di diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Serta harus menentukan penggolongan  obat terlarang yang  diantaranya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat.

“Peraturan daerah ini memberikan pembatasan bahwa yang dimaksud obat terlarang adalah zat adiktif (batasan pengertian/definisi Pasal 1 angka 11 maka harus seharusnya ada penggolongan/ pembatasan terhadap zat adiktif dimaksud,” urainya.

Untuk itu, Raperda tersebut perlu disempurnakan kembali. Terutama mengenai judul sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sesuai tanggapan umum dan khusus diatas agar menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka Sistem Hukum Nasional. (aji/ kumhamjatim)

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Jatim